Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau bansos dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun pada RAPBN 2023.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangan di Ruang Sidang Paripurna MPR/DPR, Jakarta pada Selasa (16/8/2022).
"[Anggaran bansos] Untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," katanya.
Adapun, anggaran bansos tersebut akan terus diarahkan untuk mampu menjadi daya mungkin guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan utamanya melalui perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sebagaimana tercantum dalam Buku Nota Keuangan beserta Rancangan APBN (RABPN) TA 2023, sebagian besar anggaran perlinsos dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, yaitu melalui kementerian/lembaga dan non k/l.
Berikut daftar program dan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga
1. Kementerian Sosial sebesar Rp74,2 triliun antara lain untuk pelaksanaan PKH bagi 10 juta KPM dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM
Baca Juga
2. Kementerian Kesehatan sebesar Rp46,5 triliun melalui bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN
3. Kemendikbudristek sebesar Rp20 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa
4. Kementerian Agama sebesar Rp2,5 triliun melalui Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 67,8 ribu mahasiswa.
Sementara itu, anggaran perlinsos melalui non k/l sebesar Rp311.873,1 miliar yang dialokasikan antara lain melalui program pengelolaan subsidi sebesar Rp289.299,2 miliar untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 Kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.
Selain melalui BPP, alokasi anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD.
Anggaran perlinsos yang dialokasikan melalui TKD akan berfokus pada alokasi Dana Desa, antara lain melalui pemberian BLT Desa.
Adapun, penentuan fokus penggunaan Dana Desa pada 2023 disinkronisasikan dengan prioritas nasional, salah satunya digunakan untuk program pemulihan ekonomi, yaitu penanganan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
