Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya terus memperhatikan sejumlah indikator dalam penentuan anggaran subsidi energi, sebagai alat utama untuk menjaga harga bahan bakar minyak atau BBM.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani ketika ditanya mengenai kekhawatiran adanya potensi naiknya harga BBM.
Pasalnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa masyarakat perlu siap-siap jika kenaikan harga BBM benar-benar terjadi.
Sri Mulyani menyatakan bahwa pihaknya sudah menggelontorkan anggaran subsidi energi hingga Rp520 triliun tahun ini, agar harga BBM, liquid petroleum gas (LPG), dan listrik nasional bisa terjaga di tengah tingginya harga komoditas global.
Dia menyebut akan memperhatikan sejumlah indikator untuk mengukur kecukupan anggaran subsidi energi itu dalam menjaga stabilitas harga.
Namun, Sri Mulyani tidak menyebut soal potensi kenaikan harga BBM.
“APBN subsidi dan lain lain kita sampaikan waktu itu, jadi nanti kita lihat volume [konsumsi BBM], harga [minyak global], nilai tukar [rupiah terhadap dolar], itu mempengaruhi, tapi kita akan lihat perkembangan yang ada di dunia,” ujarnya usai acara UMKM Week di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Dari ketiga indikator itu, Sri Mulyani menyoroti volume konsumsi BBM yang sangat tinggi, bahkan sudah melebihi asumsi pemerintah saat menambah anggaran subsidi energi.
Dia bahkan sempat meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan langkah dalam mengendalikan konsumsi BBM.
“Tapi memang volume sangat melebihi kalau dibiarkan, jadi ini nanti pasti akan menimbulkan suatu persoalan mengenai berapa jumlah subsidi yang harus disediakan dari tambahan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil meminta masyarakat untuk bersiap jika pemerintah nantinya memilih untuk menaikkan harga bersubsidi.
Beban subsidi diproyeksikan membengkak hingga Rp600 triliun pada akhir 2022 akibat kondisi saat ini.
Bahlil mengakui pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk tetap memberikan subsidi jumbo di tengah harga minyak mentah dunia yang masih bertengger di angka rata-rata US$105 per barel saat ini.
“Rasa-rasanya untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi,” kata Bahlil saat Konferensi Pers Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Apalagi, kata Bahlil, pemerintah mesti menambah kembali kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar pada paruh kedua tahun ini untuk mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat yang melebihi proyeksi awal tahun.
Konsekuensinya, alokasi anggaran untuk subsidi pada paruh kedua tahun ini diproyeksikan melebihi postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan 2022.
“Kuota [Pertalite] kita dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter maka terjadi penambahan subsidi, hitung-hitungan kami belum final bisa di Rp500 triliun sampai Rp600 triliun,” kata dia.
