Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan bebas biaya Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) yang termasuk parkir pesawat dinilai tak signifikan dalam meringankan beban maskapai.
Pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (JAPRI) Gerry Soedjatman menjelaskan bahwa pembebasan biaya parkir tersebut hanya untuk bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Meringankan iya, tetapi itu porsi kecil dari biaya operasional," ujarnya, Rabu (3/8/2022).
Gerry berpendapat justru dampak positif dari kebijakan in lebih mengarah kepada insentif untuk pengembangan konektivitas non-subsidi dari atau ke bandara UPBU tersebut. Sebab selama ini selisih biaya potensial untuk membuka rute baru di wilayah UPBU cukup tipis.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0 atau nol persen terhadap PJP4U yang berlaku di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) melalui Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. 14/ 2022.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono menuturkan dengan diberlakukannya ketentuan ini maka badan usaha angkutan udara atau maskapai bisa menikmati tarif nol rupiah untuk jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara yang hanya berlaku di UPBU.
Baca Juga
"Tarif PNBP nol rupiah ini diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang beroperasi secara nyata melayani rute penerbangan dari dan/atau ke bandar udara yang dikelola oleh UPBU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, kecuali untuk angkutan udara perintis," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (2/8/2022).
Selanjutnya, pengenaan tarif nol rupiah diberikan sesuai dengan jam operasional masing-masing bandara.
