Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Penyebab Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp16,8 Triliun.

Berikut penyebab biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga Rp16,8 triliun.
Foto udara lokasi pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021)./Antara
Foto udara lokasi pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) saat ini bengkak melampaui dari kebutuhan pembiayaan awal akibat berbagai faktor. Sampai dengan saat ini, pembengkakan biaya atau cost overrun yang teridentifikasi mencapai US$1,176 miliar atau setara dengan sekitar Rp16,8 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) mencatat bahwa selama 2019-2022 cost overrun proyek mencapai US$2,6 miliar terhadap biaya awal yakni US$6,07 miliar. Namun, setelah pengkajian, cost overrun turun menjadi US$1,675 miliar atau sekitar Rp24 triliun.

Teranyar, kajian atau review oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan bahwa cost overrun menyusut menjadi US$1,176 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun. Terdapat sejumlah faktor yang disebut mendorong bengkaknya biaya proyek transportasi itu.

Pertama, rencana integrasi moda Kereta Cepat dengan transportasi lainnya seperti LRT Jabodebek dinilai turut memicu adanya pembengkakan biaya.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) Dwiyana Slamet mengatakan awalnya tidak ada rencana untuk membangun stasiun integrasi kereta cepat dengan moda lain. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pemerintah dan KCIC merasa perlu untuk membangun stasiun integrasi dengan LRT Jabodebek yang terletak di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Karena di LRT juga tidak ada dana, kemudian pemerintah meminta KCIC untuk membangun. Itu muncul cost overrun," tutur Dwiyana, April 2022 lalu.

Kedua, penambahan biaya investasi untuk penggunaan jaringan telekomunikasi khusus untuk kelancaran perjalanan, keamanan, dan kenyamanan dalam menggunakan kereta api, atau GSM-R. Biaya tersebut, lanjut Dwiyana, menjadi tambahan biaya tanggungan dari pihak KCIC.

Ketiga, kondisi geologis yang menghambat paket proyek terowongan sepanjang 1.050 m. Untuk diketahui, proyek terowongan dibangun di tanah lempung sehingga mengurangi daya dukung tanah sampai dengan 80 persen.

"Karena kita tidak mungkin lagi membelokkan atau merelokasi trasenya. Banyak pertimbangan, jadi perencanaan bagaimana harus lewat tanah clay shale dan harus ada tunnel di sini," jelas Dwiyana secara terpisah pada akhir Maret 2022.

Keempat, pengadaan lahan dan relokasi. Dwiyana mengatakan proses tersebut memakan porsi cukup besar untuk pembengkakan biaya sekaligus waktu pembangunan, seiring juga dengan harga lahan yang naik.

Beberapa bangunan atau fasilitas umum yang harus direlokasi kontraktor yakni masjid, sekolah, parit, jalan, dan lain-lain.

"Sementara dalam perencanaan itu sekitar 128 lokasi, praktiknya karena banyak permintaan dari masyarakat akibat fasilitas umumnya [terdampak] proyek berdasarkan proposal dari masyarakat, realisasinya jadi sekitar 500-an," katanya.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan bahwa hambatan pembebasan lahan terjadi pada 2019. Hal itu disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Rabu (6/7/2022).

Didiek juga mengungkap bahwa saat ini kas PT KCIC sudah menipis. Oleh sebab itu, dia menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disetujui oleh DPR bulan ini juga sebesar Rp4,1 triliun akan bisa membantu perusahaan.

"Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan akan diberikan support dan ini apalagi enggak jadi 2022 maka berpotensi penyelesaiannya kereta cepat ini akan terhambat juga, karena cashflow KCIC itu akan bertahan sampai September sehingga belum turun maka cost overrun ini Juni 2023 akan terancam mundur," tuturnya.

Selain biaya bengkak, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung juga molor setidaknya dua kali dari target awal yakni 2019. Target pengoperasian KCJB saat itu mundur ke 2022, dan kini ditargetkan untuk meluncur pada 2023.

Pemerintah menyatakan KCJB bisa beroperasi pada 2023, dan pada akhir 2022 ditunjukkan kepada Presiden China XI Jinping pada perhelatan G20.

"Komitmen dari pemerintah Indonesia bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan. Mudah-mudahan di tahun 2023," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper