Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bank sentral dunia perlu memprioritaskan upaya menjinakkan inflasi melalui pengetatan moneter, meskipun ada risiko dampak ekonomi yang menyertainya.
Pernyataan ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dalam World Economic Outlook yang dirilis Selasa (26/7/2022), IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global kemungkinan melambat menjadi 3,2 persen tahun ini.
“Kenaikan suku bunga yang dilakukan bank sentral untuk menahan inflasi diperkirakan akan menggigit berdampak pada tahun 2023, dengan pertumbuhan output global akan melambat menjadi 2,9 persen,” ungkap IMF dalam rilisnya, dilansir Bloomberg, Rabu (27/7/2022).
IMF mengatakan pengetatan moneter pasti akan memiliki dampak ekonomi yang nyata. Namun menunda pengetatan ini hanya akan memperburuk dampak yang terjadi di kemudian hari.
Dengan utang negara-negara maju dan berkembang pada tingkat tertinggi selama beberapa dekade, peningkatan biaya suku bunga global dan depresiasi nilai tukar membuat utang dalam mata uang dolar AS lebih sulit untuk dipenuhi.
IMF mengatakan dukungan fiskal yang ditargetkan dapat membantu meredam dampak perekonomian pada negara yang paling rentan. Namun dengan anggaran pemerintah terbebani oleh pandemi dan kebutuhan akan sikap kebijakan makroekonomi secara keseluruhan, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pajak atau pemangkasan pengeluaran pemerintah yang lebih rendah.
Baca Juga
“Pengetatan moneter juga akan memengaruhi stabilitas keuangan, sehingga membutuhkan penggunaan alat makroprudensial secara bijaksana dan membuat reformasi kerangka resolusi utang lebih jauh,” ungkap IMF.
IMF melanjutkankebijakan untuk mengatasi dampak pada kenaikan harga energi dan pangan harus fokus pada negara yang paling terkena dampak tanpa mendistorsi harga. Dan ketika pandemi berlanjut, tingkat vaksinasi harus meningkat untuk adanya potensi varian baru di masa mendatang.
Bank Dunia mengatakan sekitar 60 persen dari 75 negara termiskin di dunia berada dalam atau berisiko mengalami kesulitan utang, dan ini menyebar ke negara-negara berpenghasilan menengah.
Lebih dari 30 anggota parlemen Demokrat bulan ini mendesak pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk mendukung suntikan pendanaan baru yang dikenal sebagai hak penarikan khusus (SDR) di IMF untuk membantu negara-negara anggota menangani dampak dari invasi Rusia ke Ukraina.
IMF menciptakan rekor cadangan US$650 miliar Agustus tahun lalu dan sementara AS sebagai pemegang saham terbesar IM memiliki suara besar dalam keputusan seperti penerbitan cadangan. Adapun negara lain belum menyatakan mendukung alokasi ini.
Kepala ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan SDR “bukan obat mujarab” bagi perekonomian global, menyusul seruan dari beberapa pembuat kebijakan untuk penerbitan cadangan baru.
“Ada sejumlah batasan tentang bagaimana SDR benar-benar dapat membantu negara-negara,” kata Gourinchas seperti dikutip Bloomberg, Rabu (27/7/2022).
IMF belum mengadakan diskusi tentang alokasi lebih lanjut, dan saat ini memfokuskan upaya untuk menyalurkan cadangan yang ada dari negara yang lebih kaya kepada yang membutuhkan lebih banyak cadangan melalui dua perwaliannya.
IMF mengatakan mereka menempatkan "penekanan yang luar biasa kuat" pada skenario risiko penurunan ekonomi dalam pembaruan outlook globalnya.
"Jika guncangan tambahan menghantam ekonomi global, dampak bagi ekonomi akan lebih buruk," ungkap IMF.
