Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah salah satu wilayah di China tengah menyiapkan dana talangan untuk membantu pengembang perumahan menyelesaikan proyek, menyusul aksi warga yang melakukan boikot pembayaran KPR.
Dilansir Bloomberg pada Rabu (20/7/2022), Henan Asset Management Co. dan pengembang properti pelat merah China Zhengzhou Real Estate Group akan bersama-sama menyiapkan dana untuk sektor real estat, ungkap manajer aset provinsi Henan dalam sebuah pernyataan.
Dana dari Zhengzhou menandai proposal bailout pertama yang didukung negara, ketika pemerintah bergulat dengan krisis properti yang berisiko melanda bank-bank dan pemilik rumah kelas menengah.
Ibu kota Henan, Zhengzhou, mencatat aksi boikot KPR terbesar dibandingkan wilayah lainnya, menurut data yang dihitung oleh lembaga penelitian yang berafiliasi dengan E-House (China) Enterprise Holdings Ltd yang berbasis di Shanghai.
Aksi boikot KPR telah menyebar ke setidaknya 301 proyek perumahan di sekitar 91 kota pada hari Minggu karena konsumen menahan pembayaran untuk memprotes konstruksi yang tertunda, menurut angka dari dokumen "WeNeedHome."
Aksi boikot ini menyebabkan tertundanya pembayaran pinjaman senilai 2 triliun yuan (US$297 miliar) dan mengancam untuk memperdalam tekanan pada sektor real estat China. Tekanan ini juga turut mengancam bank-bank besar yang mengandalkan KPR sebagai sumber pendapatan paling aman.
Baca Juga
Regulator keuangan telah mendesak bank-bank di seluruh China untuk menggenjot pinjaman kepada pengembang perumahan guna membantu menyelesaikan proyek. Para pejabat bahkan mempertimbangkan untuk memberi pemilik rumah masa tenggang pembayaran.
Pemerintah provinsi Henan juga menghadapi protes atas dugaan penipuan perbankan. Ratusan nasabah bank memprotes awal bulan ini, meminta pihak berwenang untuk mengembalikan deposito senilai puluhan miliar yuan.
Pemerintah di Chongqing dan Ningbo juga telah membentuk kelompok kerja untuk menangani masalah proyek properti yang belum selesai, menurut laporan media lokal.
Kota-kota di Guangdong dan Hebei sementara itu telah mendesak bank-bank untuk memperketat kontrol atas rekening escrow.
