Bisnis.com, JAKARTA – Regulator perbankan China telah meminta bank menyalurkan kredit kepada pengembang properti yang memenuhi syarat, sehingga mereka dapat menyelesaikan properti perumahan yang belum selesai.
Hal ini dilakukan menyusul aksi boikot pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR) di lebih dari 100 proyek yang tersebar di 50 kota di China.
Dilansir dari Bloomberg pada Senin (18/7/2022), pedoman dari Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China dikeluarkan sebagai tanggapan atas boikot dan ditujukan untuk mempercepat serah terima rumah kepada pembeli.
Langkah ini dilakukan setelah regulator bertemu dengan bank pekan lalu untuk membahas meningkatnya jumlah konsumen yang memutuskan untuk tidak membayar angsuran KPR mereka.
Hal ini menjadi ancaman terhadap industri utama yang sudah babak belur, dengan sejumlah pengembang besar terancam gagal bayar.
Sementara itu, media pemerintah mengutip para analis yang memperingatkan bahwa stabilitas sistem keuangan dapat terganggu jika lebih banyak pembeli rumah mengikuti gerakan boikot tersebut.
Baca Juga
Di sisi lain, laporan China Banking and Insurance News pada Minggu waktu setempat mengatakan bahwa regulator telah mendesak bank untuk mendukung merger dan akuisisi oleh pengembang untuk membantu menstabilkan pasar real estat.
“Bank juga diminta untuk meningkatkan komunikasi dengan pembeli rumah dan untuk melindungi hak-hak hukum mereka,” kata laporan China Banking and Insurance News, seperti dikutip pada Senin (18/7/2022).
Meskipun bank komersial menyebut situasi dapat dikendalikan dalam pernyataan publik, namun kekhawatiran tetap ada mengingat pentingnya sektor ini.
Bloomberg melaporkan industri real estat, termasuk konstruksi, penjualan, dan layanan terkait, menyumbang sekitar 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) China. Diperkirakan 70 persen dari kekayaan kelas menengah negara itu juga terikat pada properti.
