Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dengan Menteri Keuangan Italia Daniele Franco menyepakati bahwa G20 sebagai forum ekonomi berperan penting dalam mengatasi risiko perekonomian global, mulai dari inflasi, krisis energi, krisis pangan, hingga pandemi.
Pertemuan bilateral ini dilakukan pada hari pertama rangkaian Pertemuan Ketiga G20 Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) yang akan digelar 15–16 Juli 2022.
“Dalam rangka mengatasi tantangan ekonomi global, dunia perlu memiliki mekanisme yang disepakati bersama, dan hal ini lah yang menjadi prioritas kita bersama di G20,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam pertemuan virtual tersebut.
Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 akan berupaya semaksimal mungkin agar kesepakatan yang dihasilkan dapat tercapai dalam presidensi tahun ini.
Contohnya, pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic Prevention Preparedness and Response (PPR) dalam agenda joint finance and health task force. Selain itu, juga pembentukan kerangka kerja transisi dalam agenda keuangan berkelanjutan untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau.
Franco dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Italia akan memberikan dukungan penuh terhadap Presidensi Indonesia, terutama dalam mempersiapkan pendanaan bagi potensi pandemi di masa yang akan datang.
Baca Juga
“Kami mengapresiasi komitmen Presidensi Indonesia dalam mempersiapkan pendanaan bagi pandemi di masa depan dan menjaga ekonomi dunia melalui FIF,” kata Franco.
Di sisi lain, Indonesia akan terus berkonsultasi dengan negara-negara anggota G20. Tidak hanya dalam penyusunan communique atau pernyataan bersama, tetapi juga dalam upaya mengomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan di luar G20.
Sri Mulyani menyatakan bahwa komunikasi tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran G20 di tengah dinamika global.
Sementara itu, dalam diskusi Leaders Talk – Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, Sri Mulyani turut menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk mentransformasi ekonomi, birokrasi pemerintah, dan masyarakat.
Dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya transformasi digital, salah satunya melalui integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimulai pada 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1673406333.jpg?w=348&h=261)
