Bisnis.com, JAKARTA – Kumpulan dokumen rahasia yang bocor telah mengungkapkan kisah orang dalam tentang bagaimana raksasa teknologi Uber Technologies Inc. melanggar undang-undang, menipu polisi, mengeksploitasi kekerasan terhadap pengemudi, dan secara diam-diam melobi pemerintah selama ekspansi global yang agresif pada 2013-2017.
Mengutip Bloomberg, Senin (11/7/2022), laporan investigasi dari sejumlah media asing termasuk The Guardian dan Le Monde menyebutkan Uber diduga menerima bantuan dalam upaya ekspansinya dari politisi termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Apa yang disebut "Uber Files", yakni berdasarkan lebih dari 124.000 dokumen yang dikumpulkan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional mencakup periode waktu ketika salah satu pendiri Uber, Travis Kalanick menjadi chief executive officer dan merinci sejauh mana perusahaan berusaha untuk memperluas ekspansi ke kota-kota utama seperti Paris.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis tak lama setelah laporan investigasi itu diterbitkan, Uber tidak menyangkal tuduhan apa pun dan malah berfokus pada perubahan yang telah dilakukan sejak Dara Khosrowshahi diangkat menjadi CEO pada 2017.
“Tidak ada kekurangan pelaporan tentang kesalahan Uber sebelum 2017. Ribuan cerita telah diterbitkan, banyak buku telah ditulis, bahkan ada serial TV,” kata perusahaan yang berbasis di San Francisco itu dalam sebuah pernyataan.
Uber mengatakan bahwa Khosrowshahi telah mengubah perusahaan, menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama.
Baca Juga
“Ketika kami mengatakan Uber adalah perusahaan yang berbeda hari ini, kami mengartikannya secara harfiah: 90 persen karyawan Uber saat ini bergabung setelah Dara menjadi CEO,” menurut pernyataan itu.
Taktik agresif Uber dalam mengambil alih industri taksi telah dilaporkan selama bertahun-tahun. Bloomberg pernah melaporkan pada 2018 bahwa perusahaan telah menerapkan sistem jarak jauh untuk mencegah polisi mendapatkan data internal selama penggerebekan.
Peran Macron
Surat kabar Prancis Le Monde melaporkan pesan teks antara Kalanick dan Macron saat dia menjadi menteri keuangan. Ada total empat pertemuan antara keduanya dan kesepakatan rahasia dibuat antara eksekutif Uber dan politisi Prancis.
“Sebagai menteri keuangan, Macron secara alami dibawa untuk bertukar dengan banyak perusahaan yang terlibat dalam mutasi besar layanan yang terjadi selama tahun-tahun yang disebutkan,” kata juru bicara yang mewakili Macron.
Dia menambahkan bahwa Macron berusaha untuk memfasilitasi dengan melepaskan kunci administratif atau peraturan tertentu.
Menurut laporan investigasi tersebut, Uber menarik layanan UberPop person-to-person di Prancis pada 2015 dan beberapa bulan kemudian, undang-undang yang mempersulit untuk menjadi pengemudi Uber berlisensi diubah demi perusahaan ride-hailing, sehingga membuat marah pengemudi taksi.
Laporan itu juga menyebutkan, selama protes anti-Uber di Paris dan kota-kota Eropa lainnya pada 2016, Kalanick telah menepis kekhawatiran internal tentang potensi kekerasan terhadap pengemudi Uber. Perusahaan malah berusaha menggunakan serangan kekerasan terhadap pengemudinya pada saat itu untuk memenangkan simpati publik, kata laporan itu.
Seorang juru bicara Kalanick membantah tuduhan itu dalam sebuah pernyataan rinci kepada Washington Post, salah satu dari beberapa organisasi berita yang menulis tentang dokumen tersebut.
"Kalanick tidak pernah menyarankan agar Uber memanfaatkan kekerasan dengan mengorbankan keselamatan pengemudi. Tuduhan apa pun yang diarahkan, dilakukan, atau terlibat dalam aktivitas ini oleh Kalanick, sepenuhnya salah,” kata penyataan resmi jurus bicara Kalancik.
