Bisnis.com, JAKARTA - Sektor properti mulai menunjukkan tanda pemulihan pada paruh pertama 2022. Meski demikian, belum semua subsektor properti mengalami pemulihan.
Beberapa subsektor seperti kawasan industri dan perhotelan terlihat cerah pada pada semester I tahun ini. Kondisi ini didorong oleh sejumlah kondisi. Kawasan industri misalnya, telah menunjukkan pemulihan setelah terjadi peningkatan kawasan lahan di sejumlah daerah.
Pemulihan di sektor properti menjadi salah satu berita pilihan yang diulas secara komprehensif di Bisnisindonesia.id. Selain berita tersebut, beberapa isu lainnya ikut diangkat yakni krisis ekonomi mendera Inggris, risiko resesi di Asia hingga aturan wajib booster bagi pelaku perjalanan.
1. Sektor Properti Bergerak Pulih Setelah Diterjang Badai Pandemi
Selain pada kawasan industri, pemulihan juga mulai terlihat di subsektor perhotelan seiring dilonggarkannya pembatasan kegiatan masyarakat dan sejumlah syarat perjalanan baik domestik dan mancanegara.
Secara keseluruhan performa hotel di Jakarta, Bali, dan Surabaya memasuki kuartal II tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan. Salah satu pemicunya adalah karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri mulai dihapuskan. Jumlah kedatangan wisatawan asing ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama di Bali.
Selain kawasan industri dan perhotelan, subsektor ritel berupa pusat perbelanjaan juga mulai menunjukkan kinerja yang positif di semester I tahun ini. Setelah adanya pelonggaran PPKM, memang terjadi peningkatan tingkat kunjungan ke sejumlah pusat perbelanjaan.
Hal ini karena selama PPKM tak banyak masyarakat yang pergi ke mal. Selain itu, adanya pembatasan terkait persyaratan pengunjung yang ingin memasuki mal juga berdampak pada tingkat kunjungan. Sejauh mana kelanjutan pemulihan ini pada semester II/2022?
2. Jurus Indonesia Berkelit dari Sergapan Stagflasi Ekonomi Global
Risiko stagflasi Indonesia dinilai relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pemicu risiko stagflasi di negara-negara maju berbeda dengan faktor yang bisa memantik stagflasi di negara berkembang.
Indonesia harus menyiasati kemungkinan terkena stagflasi dengan menghindarkan risiko yang mungkin terjadi. Jika mampu menurunkan risiko stagflasi, Indonesia bisa survive bahkan mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Meski ancaman inflasi masih tinggi, pemulihan ekonomi Indonesia diyakini tetap berada di jalur yang tepat. Di sisi lain, faktor eksternal berupa kenaikan harga pangan dan komoditas global, serta ancaman stagflasi yang melanda berbagai negara menjadi faktor lain yang harus diperhatikan.
Sejauh ini momentum pemulihan ekonomi dalam negeri dinilai pemerintah masih terjaga. Hal ini tecermin dari masih tingginya mobilitas masyarakat dan bisnis. Bagaimana upaya pemerintah terbebas dari risiko stagflasi?
3. Krisis Ekonom Inggris, PM Johnson Ditinggalkan Menteri Keuangan
Gonjang-ganjing di pemerintahan Inggris memuncak. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ditinggalkan sekitar 20 orang menterinya yang mengundurkan diri. Dua menteri paling awal yang angkat koper adalah Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan.
Mereka beralasan PM Johnson tidak dapat dipercaya lagi untuk terus memimpin pemerintahan Inggris. Menteri baru yang ditunjuk Inggris ditantang untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi Inggris yang nyaris memasuki zona resesi.
Inflasi Inggris pada Mei 2022 tercatat mencapai 9,1 persen secara tahunan. Tingkat inflasi tahunan itu merupakan yang tertinggi sejak 1982. Kenaikan tingkat inflasi, yang tidak sebanding dengan tingkat kenaikan pendapatan, membuat warga miskin di Inggris terancam mengalami krisis biaya hidup.
Data menunjukkan terjadi kenaikan yang cepat pada biaya perumahan dan utilitas (19,4 persen vs 19,2 persen), transportasi (13,8 persen vs 13,5 persen), makanan & minuman non-alkohol (8,6 persen vs 6,7 persen), furnitur & barang-barang rumah tangga (10,5 persen vs 10,3 persen), dan minuman beralkohol & tembakau (5 persen vs 4,4 persen). Sejauh mana inflasi mendera negara tersebut?
4. Risiko Resesi di Asia Meningkat, Negara Miskin Kian Terpuruk
Perekonomian di kawasan Asia cenderung lebih tangguh ketimbang di Amerika dan Eropa yang digilas inflasi tinggi. Namun, risiko resesi di Asia terus meningkat, terutama negara berpendapatan rendah.
Gangguan rantai pasok akibat pembatasan aktivitas di negara-negara saat pandemi telah menyebabkan pembengkakan biaya logistik. Hal ini terjadi di pelabuhan-pelabuhan tersibuk dunia, termasuk di Los Angeles, Amerika Serikat. Selain itu, kekurangan tenaga kerja membuat kontainer-kontainer menumpuk.
Menurut data Baltic Exchange, tarif pengangkutan bahan bakar seperti bensin dan solar, yang disebut sebagai angkutan tanker bersih, naik lebih dari dua kali lipat ke level tertinggi pada tahun ini sejak April 2020.
Tak heran, inflasi AS terakselerasi menjadi 8,6 persen per Mei, yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Angka tersebut diyakini akan mendorong Federal Reserve (The Fed) untuk meningkatkan suku bunga acuan ke level tertinggi sejak 1994.
Para ekonom telah memperingatkan ancaman resesi di Amerika Serikat. Sejumlah ekonom meyakini ancaman resesi sudah semakin dekat. Begitu pula dengan Gubernur The Fed Jerome Powell yang mulai mengakui kemungkinan resesi, meskipun tetap meyakini bisa dihindari. Negara mana yang bersusah payah membendung kondisi ini?
5. Siap-Siap, Aturan Perjalanan Wajib Booster Segera Terbit
Kenaikan kasus Covid-19 di dalam negeri menjadi landasan bagi pemerintah untuk memperketat arus pergerakan manusia, termasuk mewacanakan syarat wajib vaksin booster bagi pelaku perjalanan.
Rencana ini dijabarkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menjelaskan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu ke depan.
Kebijakan itu berdasarkan hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.
Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut. Presiden memberi waktu dua pekan untuk menggodok aturan tersebut. Bagaimana Kementerian Perhubungan menyusun kebijakan tersebut?
