Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal dan Kantor, Ini Komentar Apindo

Pengusaha mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait booster sebagai syarat masuk area publik seperti perkantoran untuk meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com 05 Juli 2022  |  18:46 WIB
Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Mal dan Kantor, Ini Komentar Apindo
Pengunjung berjalan di area pusat perbelanjaan Boxies123 Mall, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/6/2021). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengharapkan insentif keringanan pajak dari pemerintah menyusul rencana pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yaitu pembebasan PPN serta penghapusan sementara pajak-pajak yang bersifat final seperti misalnya PPN dan PPh final atas sewa serta biaya penggantian listrik. - ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung rencana pemerintah memberlakukan vaksin booster sebagai syarat untuk masuk ke tempat publik seperti mal dan perkantoran.

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan pihaknya sangat setuju dengan ketentuan tersebut demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Setuju, memang harus seperti itu,” ujar Hariyadi, Selasa (5/7/2022).

Meski setuju, Hariyadi mengatakan pemerintah harus bersiap menyiapkan titik-titik lokasi untuk pelaksanaan booster.

“Jangan sampai hanya diatur dalam regulasi, giliran masyakarat mau melakukan booster, tapi tempat vaksinnya nggak disiapkan,” lanjutnya.

Pasalnya bila pemerintah telah menetapkan syarat booster tetapi ternyata lokasinya kurang mencukupi, Hariyadi khawatir kondisi tersebut akan menyebabkan penumpukan antrean dan semakin membuat masyarakat enggan booster.

Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut B. Pandjaitan menjelaskan penerapan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat paling lama terlaksana dalam kurun waktu dua minggu.

Menurutnya, rencana kebijakan itu berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah akan mengatur kebijakan baru ini melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

“Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” kata Luhut dalam keterangan resmi, Senin (4/7/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Vaksin Booster apindo PPKM pusat perbelanjaan ritel modern
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top