Bisnis.com, JAKARTA - Perum DAMRI membeberkan sejumlah kesulitan yang dialami oleh layanan angkutan perintis mulai dari sepi penumpang hingga melewati jalan offroad.
Sejumlah kesulitan yang dialami oleh BUMN transportasi itu disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari faktor muat atau load factor yang rendah sampai dengan kelangkaan BBM.
Direktur Utama Perum DAMRI Setia N. Milatia Moemin menjelaskan setidaknya ada empat kendala yang dialami oleh perusahaan.
Pertama, faktor muat angkutan rintisan DAMRI, sekaligus angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN, masih sulit untuk mencapai 30 persen karena berada di daerah terluar dengan populasi yang sedikit.
"Sehingga untuk memindahkan 30 persen dari total populasi itu jadi tantangan tersendiri, sehingga berdampak kepada tidak terpenuhinya penagihan biaya pengoperasian secara keseluruhan," kata Setia pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi V DPR, Rabu (29/6/2022).
Biaya pengoperasian yang tidak terpenuhi, lanjut Setia, berkaitan dengan pola pemberian subsidi angkutan perintis seperti yang diatur pada Surat Keputusan atau SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan SK tersebut, pola pemberian subsidi menggunakan pola selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh.
Baca Juga
Saat ini, aturan tarif yang diberlakukan untuk angkutan tersebut yakni 70 persen disubsidi dan 30 persen pendapatan tersendiri operator.
"Tetapi pada 2022, akhirnya SK Dirjen itu dirubah dan akan [SK baru] diberlakukan tahun depan. Mudah-mudahan dengan struktur BOK atau biaya operasi kendaraan yang baru kita bisa melakukan kinerja yang lebih baik," terang Setia.
Kedua, kinerja angkutan perintis yang kurang maksimal karena faktor usia kendaraan dan kerusakan akibat kondisi jalan. Setia mengatakan saat ini umur kendaraan paling muda yang dimiliki DAMRI adalah produksi 2014.
"Kadang jalanannya harus masuk air dan rata-rata offroad," terangnya.
Kondisi jalan yang tidak memadai akhirnya memicu pemakaian spare part kendaraan yang lebih cepat. Hal itu, lanjut Setia, membuat kinerja DAMRI kurang maksimal.
Ketiga, kesulitan perusahaan untuk melakukan investasi karena biaya investasi yang belum dimasukkan ke dalam BOK. Tidak hanya itu, kontrak angkutan perintis dilakukan setiap tahun dan bersifat single years, sehingga bank tidak tertarik.
"Sehingga untuk kami melakukan investasi tidak bankable, karena bank biasanya mau kontrak yang secure dalam beberapa tahun. Jadi ini yang menyebabkan kami belum bisa mengganti atau meremajakan armada," tutur Setia.
Keempat, biaya operasional tinggi di beberapa daerah tinggi karena perbedaan harga spare part dan kelangkaan BBM yang sering terjadi.
Setia mengatakan saat kelangkaan BBM terjadi, biasanya perusahaan harus membayar harga BBM tanpa mekanisme kontrak sehingga harga lebih tinggi bisa dua sampai tiga kali lipat.
Adapun, DAMRI memiliki 597 unit kendaraan berbentuk bus sedang (bantuan Kementerian Perhubungan) dan telah melayani 336 trayek hingga tahun berjalan Mei 2022. Cakupan wilayah angkutan perintis yakni 47 kantor cabang dan 32 provinsi.
