Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah belum berencana untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah kekhawatiran seretnya kuota BBM murah itu pada paruh kedua tahun ini.
Sikap itu sekaligus menjawab rekomendasi yang disampaikan Bank Dunia yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus subsidi BBM. Bank Dunia beralasan kebijakan subsidi BBM justru salah sasaran dan menguntungkan kelompok masyarakat menengah dan atas. Kedua kelompok ini menyerap konsumsi 42 persen hingga 73 persen solar dan 29 persen LPG bersubsidi.
“Bila ada lonjakan [harga] tentu kita akan mencoba untuk melakukan simulasi lagi, sejauh mana APBN masih bisa menopang [subsidi], bila perlu ada burden sharing sejauh mana dan di level mana kita masih bisa berikan,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo saat Webinar SUKSE2S, Rabu (29/6/2022).
Yustinus memastikan pemerintah tidak bakal mengganggu upaya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan di tengah harga komoditas pangan hingga energi yang tinggi pada tahun ini. Dengan demikian, dia mengatakan, fokus pemerintah belakangan bergeser untuk menjamin subsidi BBM itu tepat sasaran.
“Makanya MyPertamina lebih untuk mendorong ke arah sana, tidak mengganggu untuk orang yang membutuhkan. Kita mengarahkan pada perubahan perilaku yang lebih sesuai dari maksud dan tujuan subsidi,” ujarnya.
Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) bakal mengharuskan kendaraan terdaftar di MyPertamina untuk bisa membeli BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Pendaftaran akan mulai dibuka 1 Juli 2022.
Baca Juga
Adapun, terkait rencana penambahan kuota BBM bersubsidi pada akhir tahun ini, Yustinus mengatakan, pengajuan itu tengah difinalisasi oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Ini dilakukan finalisasi bersama Kementerian ESDM karena ini masih tahap pembahasan,” tuturnya.
Rencananya, bakal ditambahkan kuotanya sebanyak 5,45 juta kiloliter (KL). Dengan begitu, kuota Pertalite yang disediakan pemerintah pada tahun ini menjadi sebanyak 28,5 juta KL. Sementara itu, pemerintah juga mengusulkan tambahan kuota untuk solar 2,29 juta KL dari sebelumnya 15,1 juta KL.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Dunia merekomendasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau dua kebijakan utama untuk menekan laju kemiskinan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2022, Bank Dunia (World Bank) mengingatkan pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Bank Dunia menyarankan untuk menghilangkan subsidi ini sehingga akan menghemat 1 persen dari PDB. Adapun, untuk melindungi rumah tangga bawah, penghematan subsidi dialihkan menjadi penambahan bantuan sosial (bansos) dengan biaya 0,5 persen dari PDB. Dengan demikian, ada tambahan penghematan fiskal bersih sebesar 0,6 persen dari PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
