Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku prihatin dengan kondisi petani sawit saat ini. Dia berjanji semaksimal mungkin akan membantu serta berjuang mengembalikan kenormalan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang kian hari makin anjlok.
Hal itu disampaikan Moeldoko saat bertemu dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) guna menindaklanjuti keluhan para petani terkait harga TBS yang kian hari makin memprihatinkan.
"Saya sebagai pembina kalian, berjanji akan semaksimal mungkin membantu serta berjuang untuk mengembalikan kenormalan harga TBS kalian petani sawit. Saya juga akan segera melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang usulan Apkasindo," kata Moeldoko, Jumat (24/6/2022).
Sementara itu Ketua DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengeluhkan situasi terkini kelapa sawit Indonesia yang makin memprihatinkan, khususnya harga CPO Rotterdam terkoreksi dari US$1.450 jadi US$1.385 yang diumumkan kemarin.
Dia memerinci, berdasarkan laporan dari Posko Pengaduan Harga TBS di 22 Provinsi, Apkasindo menemukan bahwa harga TBS petani swadaya sudah mendekati Rp1.127/kg dan petani bermitra Rp2.002/kg.
"Harga ini 24-57 persen dibawah harga normal jika berdasarkan harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 Provinsi Sawit Apkasindo," ucap Gulat.
Baca Juga
Dia menegaskan, pemerintah saat ini tidak punya pilihan lain selain melakukan tiga opsi. Pertama, jika tetap menggunakan full beban seperti saat ini (PE+BK+DMO/DPO+FO), maka harga CPO Indonesia hasil tender KPBN akan jatuh pada angka kisaran Rp9.227/kg (belum potong pajak), dan setelah ditransmisikan ke harga TBS petani jadi Rp1.963/kg (jika rendemen TBS 21 persen).
Opsi kedua, jika beban hanya BK dan PE, BK diturunkan dari US$288/ton jadi US$ 200/ton dan PE dari US$200 ditekan jadi US$150 totalnya jadi US$350, maka harga CPO domestik Rp15.111/kg CPO dan harga TBS petani naik jadi Rp3.200/kg.
Opsi Ketiga, jika CPO tanpa beban sama sekali, maka harga CPO Indonesia akan sama dengan harga Rotterdam dan harga TBS Petani jadi Rp4.050/kg TBS.
"Namun opsi ketiga ini tidak mungkinlah kami rekomendasikan dipilih pemerintah, karena negara butuh pemasukan dari BK dan BPDP-KS butuh dana dari PE untuk memutar dan menjalankan lima program BPDP-KS," ujarnya.
Lebih lanjut dia menyarankan dilakukannya opsi kedua, yang menghilangkan beban DMO, DPO dan FO, jadi hanya ada beban BK dan PE. Opsi kedua ini juga akan mewakili semua kepentingan.
"Jika ingin mencapai keinginan Presiden Jokowi yaitu minyak goreng rakyat tersedia serta terjangkau sesuai harga HET, harga TBS petani dibeli dengan harga wajar. Perusahaan mendapatkan kepastian dan negara mendapat devisa serta pajak dari ekspor CPO dan turunannya," imbuh Gulat.
Dia menuturkan bahwa opsi-opsi tersebut sudah disampaikan kepada Moeldoko. Sebagai pertanda, Moeldoko berjanji akan membahas usulan tersebut dalam lanjutan rapat kordinasi siang ini.
"Secara khusus kami akan bahas harga TBS petani sawit dan usulan-usulan Apkasindo tentunya," tutup Moeldoko.
