Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa realisasi belanja pemerintah daerah lambat, karena mencatatkan penurunan hingga 9,4 persen. Hal tersebut menurutnya menghambat upaya pemulihan ekonomi.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa hingga Mei 2022, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai Rp241,15 triliun. Jumlah itu ternyata turun 9,4 persen (year-on-year/YoY) dari catatan belanja Mei 2021 senilai Rp266,19 triliun.
Seluruh jenis belanja per Mei 2022 tercatat mengalami perlambatan, yakni belanja pegawai Rp120,04 triliun (turun dari Mei 2021 senilai Rp135,25 triliun), belanja barang dan jasa Rp58,96 triliun (turun dari Rp59,21 triliun), belanja modal Rp13 triliun (turun dari Rp14,02 triliun), dan belanja lainnya Rp49,14 triliun (turun dari Rp57,7 triliun).
Bukan hanya itu, dari sisi fungsi pun seluruhnya mengalami penurunan pada Mei 2022 ini. Belanja ekonomi senilai Rp14,9 triliun tercatat turun 10,3 persen, belanja kesehatan Rp36,38 triliun turun 10 persen, dan belanja perlindungan sosial Rp2,4 triliun turun dalam hingga 28,6 persen.
Sri Mulyani sangat menyayangkan turunnya kinerja belanja pemerintah daerah tersebut karena anggaran yang ada menjadi tidak tersalurkan secara maksimal kepada masyarakat. Hal itu berdampak kepada tidak maksimalnya upaya pemulihan ekonomi di tingkat daerah.
"Ini yang menjadi persoalan, bagaimana APBD belum juga mendorong untuk pemulihan ekonomi, sama seperti yang [pemerintah] pusat kami juga merasa belanja ini belum sepenuhnya terealisasi. Transfer [ke daerah] mengalami penurunan, ternyata belanjanya juga lambat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (24/6/2022).
Baca Juga
Realisasi transfer ke daerah (TKD) per Mei 2022 tercatat senilai Rp284,25 triliun, yang juga turun 4,6 persen dari tahun lalu. Turunnya TKD berkaitan dengan turunnya kinerja belanja daerah, sehingga jika realisasi belanja tahun ini tetap melambat terdapat risiko penurunan TKD pada tahun depan.
Menurut Sri Mulyani, lambatnya belanja APBD juga tercermin dari menumpuknya dana pemda di perbankan. Pada Mei 2022, posisi dana di perbankan mencapai Rp200,7 triliun, terus mencatatkan kenaikan sejak awal tahun.
"Transfer [dari pusat mengalami penurunan], ternyata belanjanya juga lambat," ujar Sri Mulyani.
