Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengarahkan pelonggaran kebijakan moneter agar tepat sasaran supaya tidak memukul kalangan bisnis kecil.
"[Kebijakan moneter] perlu dinilai secara komprehensif dengan mempertimbangkan tren perekonomian secara keseluruhan" kata Kishida dalam program Fuji Television pada Minggu, seperti dilansir Bloomberg pada Minggu (19/6/2022).
Sebuah perubahan kebijakan akan menambah beban pada biaya pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang perlu menjadi pertimbangan.
Sementara itu, kebijakan pelonggaran saat ini telah mempercepat pelemahan yen. Hal itu memicu kenaikan biaya pada barang seperti pangan dan energi.
Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah untuk membendung kenaikan harga.
Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda bertahan dengan suku bunga terendah pada Jumat, menentang gelombang pengetatan bank sentral global yang semakin intensif.
Baca Juga
Yen langsung melemah setelah keputusan tersebut, menambah kekhawatiran kenaikan biaya impor. Nilai tukar dolar AS naik sebanyak 2 persen lebih tinggi menjadi 134,91 yen, mendekati puncak 24 tahun.
Sementara itu, Kishida juga menolak seruan dari beberapa partai oposisi untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Menurutnya, hal itu tidak dibenarkan mengingat tingginya biaya kapal.
Jepang sudah meluncurkan kapal selam baru seperti kapal perang kelas Taigei bertenaga diesel - listrik. Kementerian Pertahanan Jepang akan membangun 22 armada kapal selam.
Secara terpisah, peringkat persetujuan untuk kabinet Kishida turun 5 poin persentase menjadi 48 persen dalam jajak pendapat yang diterbitkan oleh surat kabar Mainichi.
Hal itu menunjukkan kekhawatiran responden tentang kenaikan harga.
