Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku belum mengetahui secara rinci ihwal rencana pengalihan anggaran subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram ke program percepatan penambahan kompor induksi atau listrik rumah tangga.
Sri mengatakan dirinya bakal berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ihwal inisiatif yang lebih dahulu disampaikan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengan komisi VI DPR RI, Rabu (15/6/2022).
“Saya mungkin harus tanya [dahulu] ke Menteri ESDM,” kata Sri saat ditemui selepas acara Pengarahan Kepada Penjabat Gubernur dan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022).
Kendati demikian, Kementerian Keuangan belakangan tengah mendorong upaya untuk menaikkan harga LPG 3 kilogram setelah harga keekonomian komoditas energi itu terpaut lebar hingga Rp15.359 per kilogram dengan harga jual eceran (HJE) di tengah masyarakat.
Selisih HJE yang lebar itu berasal dari asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) yang dipatok US$100 per barel dengan nilai kurs sebesar Rp14.450 per US$. Adapun perkiraan harga patokan yang dihitung Kemenkeu sudah mencapai Rp19.609 per kilogram sementara HJE yang berlaku saat ini Rp4.250 per kilogram selama satu dekade terakhir.
Seperti diberitakan sebelumnya, PLN tengah mendorong realokasi anggaran subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram ke program percepatan penambahan rumah tangga pengguna kompor induksi. Malahan PLN menargetkan dapat menggaet konsumen baru pengguna kompor induksi sebanyak 15 juta rumah tangga.
Baca Juga
Darmawan mengatakan langkah itu diambil untuk menekan beban subsidi LPG 3 kilogram yang makin lebar akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia hingga pertengahan tahun ini. Adapun harga keekonomian dari gas melon subsidi itu sudah terpaut Rp15.359 per kilogram dari harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan sebesar Rp4.250 per kilogram pada tahun ini.
“Kami sedang godok program dengan pemerintah bagaimana subsidi untuk LPG bisa dialokasikan untuk mempercepat penggunaan kompor induksi untuk pembelian kompor listrik bantuan dari pemerintah sehingga ada pergeseran dari LPG impor yang harganya sudah Rp18.000 per kilogram,” kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Ihwal usulan PMN Tahun Anggaran 2023, Rabu (15/6/2022).
Di sisi lain, Darmawan mengatakan, harga keekonomian dari pengadaan kompor listrik hanya sekitar Rp10.350 ekuivalen dengan 1 kilogram LPG. Artinya, kata dia, potensi penghematan anggaran negara dari pengalihan subsidi LPG 3 kilogram itu untuk program kompor listrik relatif besar di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
“Kami akan memberikan program matching per kilogram listrik ekuivalen dengan LPG sekitar Rp7.000 ini sedang kita godok dengan pemerintah, mengalokasikan subsidi LPG 3 kilogram saat ini yang Rp18.000 ke Rp11.000, ini kami matching tadinya subsidi Rp11.000 sekarang jadi Rp3.000,” kata dia.
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar RP7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.
