Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro menilai pemerintah tidak memiliki opsi lain untuk menambal beban subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram selain menaikkan harga jual eceran (HJE).
Komaidi mengatakan pemerintah perlu melakukan upaya penyesuaian harga jual eceran atau HJE LPG 3 kilogram secara bertahap untuk menjaga arus kas PT Pertamina (Persero) tetap stabil menyusul beban subsidi terealisasi sepanjang 2021 sudah melebar di angka Rp67,62 triliun.
“Karena memang 80 persen LPG 3 kilogram itu impor, kalau impor harga pasar yang tinggi lalu dipaksakan dengan harga subsidi, jadi selisihnya jauh sekali,” kata Komaidi saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).
Menurut Komaidi, penambahan subsidi pada LPG 3 kilogram seiring dengan harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini bakal menggerus postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang cukup dalam.
Konsekuensinya, sebagian besar subsidi pada sektor pendidikan, kesehatan hingga pangan mesti dialihkan untuk menambal potensi pelebaran subsidi yang terjadi pada komoditas gas melon tersebut.
“Pemerintah harus berdiri di semua kepentingan, APBN dilihat, keuangan Pertamina dan daya beli masyarakat juga perlu diperhatikan yang juga akan menimbulkan angka-angka yang berbeda untuk penyesuaiannya nanti,” ujarnya.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan harga jual eceran (HJE) Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram subsidi seiring dengan melebarnya harga keekonomian dari gas melon itu yang sudah terpaut Rp15.359 per kilogram pada tahun ini.
Selisih HJE yang lebar itu berasal dari asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) yang dipatok US$100 per barel dengan nilai kurs sebesar Rp14.450 per US$. Adapun, perkiraan harga patokan yang dihitung Kemenkeu sudah mencapai Rp19.609 per kilogram sementara HJE yang berlaku saat ini Rp4.250 per kilogram selama satu dekade terakhir.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kementeriannya bakal melanjutkan agenda reformasi subsidi untuk menambal beban subsidi dan kompensasi energi yang lebar pada tahun ini. Rencanannya, Kemenkeu bakal menyesuaikan HJE mendekati harga keekonomian sembari mendorong subsidi tertutup untuk gas melon itu tahun depan.
“Misalnya secara tepat sasaran terintegrasi dengan program-program perlindungan sosial dan juga penyesuaian HJE LPG ini diselaraskan dengan kondisi perekonomian kalau sudah kondusif,” kata Febrio saat Rapat Panja Banggar DPR RI, Selasa (14/6/2022).
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar RP7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.
