Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) tengah menanti rencana pemerintah yang belakangan ingin menaikkan harga jual eceran (HJE) Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram subsidi seiring dengan melebarnya harga keekonomian dari gas melon itu yang sudah terpaut Rp15.359 per kilogram pada tahun ini.
Keinginan itu sebelumnya disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu saat memberi keterangan terkait dengan kebijakan penerimaan minyak dan gas (Migas) pada rapat Panja asumsi dasar RAPBN 2023 bersama badan anggaran (Banggar) DPR, Selasa (15/6/2022).
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini mengatakan perseroan sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi termasuk rencana penyesuaian HJE serta pengalihan penyaluran subsidi secara tertutup tahun depan.
“Kebijakan penyesuaian HJE untuk bahan bakar minyak (BBM) PSO dan LPG 3 kilogram kewenangannya sepenuhnya berada pada pemerintah. Pertamina selaku operator tentunya akan mendukung apapun yang sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Emma saat dihubungi Bisnis, Rabu (15/6/2022).
Di sisi lain, Emma mengatakan, perseroan menilai positif komitmen pemerintah yang telah menambah pagu anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini.
“Pertamina mendukung rencana pemerintah yang akan shiting dan reformasi subsidi produk menjadi subsidi langsung ke orang agar subsidi lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, selisih HJE LPG 3 kilogram yang lebar itu berasal dari asumsi minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) yang dipatok US$100 per barel dengan nilai kurs sebesar Rp14.450 per US$.
Adapun, perkiraan harga patokan yang dihitung Kemenkeu sudah mencapai Rp19.609 per kilogram sementara HJE yang berlaku saat ini Rp4.250 per kilogram selama satu dekade terakhir.
“Misalnya secara tepat sasaran terintegrasi dengan program-program perlindungan sosial dan juga penyesuaian HJE LPG ini diselaraskan dengan kondisi perekonomian kalau sudah kondusif,” kata Febrio saat Rapat Panja Banggar DPR RI, Selasa (14/6/2022).
Kemenkeu mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun, realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar RP7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.
“Harganya yang meningkat tajam di 2022 ini memang membuat HJE dengan harga patokan untuk LPG ini menjadi sangat jauh. Saat ini HJE tetap Rp4.250 per kilogram, sementara harga patokannya di Rp19.609 per kilogram ini menunjukkan betapa besarnya beban dari subsidi terhadap LPG yang kita lakukan ini,” ujarnya.
