Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdaitan membeberkan ada sejumlah perusahaan kelapa sawit yang memiliki banyak lahan di Indonesia, tetapi justru menyetor pajak di Singapura.
Luhut mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menghimpun data dari 154 asosiasi pelaku usaha sawit di berbagai kabupaten dan kota penghasil kelapa sawit. Hasilnya, ditemukan beberapa perusahaan asing yang memiliki banyak lahan sawit di Indonesia.
Perusahaan tersebut bermarkas di Singapura dan akan pindah ke Indonesia. "Masa kita punya ratusan ton, jutaan hektare tanah kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajaknya di luar, dia enak-enak keluar terima duit," ujar Luhut, dikutip dari tempo.co, Rabu (15/6/2022).
Menurut Luhut, perusahaan tersebut seharusnya tertib mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Ia mengimbau agar seluruh lembaga terkait bisa kompak mendorong kemandirian dalam industri kelapa sawit ini, sehingga tidak diatur oleh negara asing.
Ia mengatakan jika pemerintah bisa tegas, hal itu akan mendorong asas berkeadilan. "Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi. Adil enggak itu?" tuturnya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan banyak pihak yang tidak suka terhadap adanya kebijakan audit perusahaan sawit. Padahal, menurut dia, audit perusahaan akan membuat industri ini menjadi lebih transparan.
"Itu kan membuat negeri kita lebih transparan. Kenapa ada yang tidak suka diaudit itu kelapa sawit?" katanya.
Luhut juga memperingatkan kepada perusahaan sawit bahwa keputusan audit adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Untuk itu, ia mengharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat berkoordinasi dengan baik terkait dengan kebijakan tersebut.
