Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga telah menentukan lokasi khusus untuk penggunaan aplikasi MyPertamina bagi pelanggan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Solar dan Pertalite.
Pejabat sementara (Pjs.) Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan lokasi untuk akses ponsel itu bakal berjauhan dari nozzle SPBU.
Irto mengatakan pengaturan tempat untuk akses ponsel itu bertujuan untuk menjaga keamanan dari upaya penerapan verifikasi pembelian pertalite dan solar di SPBU mendatang.
“Lokasi penggunaan aplikasi sudah ditentukan, dan lokasinya tidak berdekatan dengan nozzle,” kata Irto melalui pesan singkat, Jumat (3/6/2022).
Ihwal waktu pelaksanaan, Irto mengatakan perseroan masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Nantinya revisi itu bakal memuat petunjuk teknis terkait dengan kriteria konsumen dan sistem verifikasi untuk dapat mengakses BBM bersubsidi tersebut.
Dia berharap revisi Perpres itu dapat diimplementasikan di lapangan. Dengan demikian, upaya pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu tidak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.
“Sehingga tidak ada lagi perdebatan yang terjadi antara konsumen dan operator SPBU sementara penggunaan aplikasi sudah bisa dilakukan di SPBU, saat ini selain pembayaran menggunakan cash atau kartu, di sebagian besar SPBU bisa juga menggunakan aplikasi MyPertamina,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ppmerintah tengah berencana menerapkan skema subsidi tertutup untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) setelah membengkaknya realisasi belanja subsidi pada awal tahun ini.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan langkah itu diambil untuk mengoptimalkan serapan alokasi tambahan subsidi energi yang sudah dinaikkan menjadi Rp350 triliun pada rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Selain itu, Edy menambahkan, pemerintah menyadari skema subsidi terbuka lebih banyak tidak tepat sasaran yang dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas.
Berdasarkan data milik KSP, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG sudah mencapai Rp34,8 triliun per April 2022. Jumlah ini lebih tinggi 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.
“Dengan skema subsidi terbuka seperti saat ini, dikhawatirkan volumenya bisa menjadi tidak terbatas, karena masyarakat yang harusnya tidak masuk kategori penerima subsidi karena tidak miskin atau rentan miskin justru ikut menikmatinya,” kata Edy melalui siaran pers, Rabu (25/5/2022).
