Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan asumsi makro ekonomi untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023. Sejumlah asumsi berubah karena terpengaruh oleh dinamika ekonomi global dan geopolitik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan asumsi makro ekonomi APBN 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. Rapat berlangsung pada Jumat (20/5/2022).
Dia menjelaskan bahwa terdapat potensi pemulihan ekonomi yang baik pada tahun tetapi, tetapi sejumlah risiko membayangi peluang itu. Sejumlah asumsi makro ekonomi pun mengalami perubahan dari posisi tahun ini.
"Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen—5,9 persen," ujar Sri Mulyani pada Jumat (20/5/2022).
Dia pun menyebut bahwa asumsi inflasi pada 2023 sama dengan tahun ini, yakni 3±1 persen atau di rentang 2 persen—4 persen. Lalu, asumsi nilai tukar rupiah berada di 14.300—14.800, terdapat potensi pelemahan karena asumsinya melebar dari kondisi saat ini yang berada di rentang 14.300—14.700.
Tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun dipatok di rentang 7,34 persen—9,16 persen. Asumsi itu naik dari asumsi suku bunga saat ini di rentang 6,85 persen—8,42 persen.
Baca Juga
"Harga minyak mentah Indonesia US$80—100 per barel, lifting minyak bumi 619.000—680.000 barel per hari, dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa asumsi makro ekonomi akan mendukung konsolidasi fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa pendapatan negara pada 2023 ada di kisaran Rp2.255,5—2.382,6 triliun atau 11,28—11,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lalu belanja negara didesain di kisaran Rp2.818,1—2.979,3 triliun atau mencakup 14,09—14,71 persen terhadap PDB.
Belanja APBN didesain untuk terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.017—2.152 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp800—826 triliun. Prioritas belanja di antaranya untuk perlindungan sosial yang berkisar Rp332—349 triliun, anggaran kesehatan Rp255 triliun yang mencakup anggaran penanganan Covid-19 Rp116,4 triliun.
"Dengan belanja tersebut dan penerimaannya, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6—Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 persen—2,95 persen dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan UU 2/2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3 persen," ujar Sri Mulyani pada Kamis (14/4/2022).
