Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan asumsi makro, terkait dengan harga minyak mentah Indonesia, akan berdampak pada postur belanja di dalam anggaran pemerintah.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengungkapkan perubahan dari ICP berkonsekuensi lebih jauh pada postur APBN.
"Hal inilah yang menyebabkan kedaruratan pada APBN 2022," ujarnya dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Kamis (19/5/2022).
Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan perubahan ICP dari US$63 per barel menjadi kisaran US$95 sampai US$105 per barel.
Konsekuensi dari perubahan ICP yang makin besar, maka belanja subsidi dan kompensasi energi otomatis juga makin meningkat, tegas Said.
Pemerintah memperkirakan penambahan subsidi BBM, LPG dan listrik berkisar antara Rp74,9. Selain itu ada kebutuhan untuk menambah biaya kompensasi bbm sebesar Rp234 triliun serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp41 triliun.
Baca Juga
Penambahan beberapa pos belanja diatas juga berkonsekuensi menyerap tambahan penggunaan SAL sekitar Rp50 triliun.
Perubahan-perubahan ini berkonsekuensi pada perubahan pos belanja negara secara keseluruhan. Said menegaskan usulan pemerintah belanja negara menjadi sekitar Rp3.106 triliun.
"Yang patut kita syukuri, penambahan beberapa pos belanja negara dapat kita penuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah," kata Said.
Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun.
