Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenko Dorong Perluasan Akses Pembiayaan UMK dan Keuangan Digital, Ini Alasannya

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dari proses inklusi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kian gencar melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat keuangan inklusi pada semua kelompok masyarakat, salah satunya pelaku UMK.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/12/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/12/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menilai perluasan akses pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) akan turut mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Menurutnya, keuangan inklusif merupakan komponen penting dari proses inklusi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah kian gencar melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat keuangan inklusi pada semua kelompok masyarakat, salah satunya pelaku UMK.

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah memperluas akses keuangan masyarakat," ujar Iskandar dalam Side Event Presidensi G20: Sinergi Membangun UMKM Tangguh Pasca Pandemi Melalui Teknologi Finansial dan Penguatan Logistik di Indonesia, Jumat (13/5/2022).

Hal ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada berbagai segmen sasaran meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, UMK, dan lima kelompok masyarakat lintas sektor, yakni pelajar atau mahasiswa pemuda, pekerja migran, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta masyarakat di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal.

Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, lanjut Iskandar, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 81,4 persen pada 2020 menjadi 83,6 persen pada 2021. Peningkatan inklusi keuangan ini pun tak lepas dari peran keuangan digital yang tumbuh signifikan.

"Keuangan digital memiliki peranan dalam pemulihan ekonomi nasional," lanjutnya.

Adapun alasannya, menurut Airlangga, keuangan digital dapat mengarah pada inklusi keuangan yang lebih tinggi, membantu masyarakat beralih dari transaksi keuangan berbasis tunai ke transaksi dengan platform digital yang lebih aman, serta memperluas akses keberagaman produk dan layanan keuangan," katanya.

Dia menambahkan percepatan inklusi keuangan di Indonesia memerlukan koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh pihak. Dia pun berharap momentum presidensi G20 dapat menjadi motor pengembangan ekonomi, serta mendorong kolaborasi dan inovasi sehingga kerja sama dengan stakeholder keuangan inklusif dapat terus dipertahankan dan diperkuat.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper