Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Mimika menuntut MIND ID segera memberikan hak kepemilikan saham PT Freeport Indonesia kepada daerah itu.
Sebagai lokasi penambangan PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika menuntut realisasi porsi saham sebesar 7% dari proses divestasi yang telah tuntas dilakukan pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum sejak beberapa tahun silam.
Bupati Mimiki Eltinus Omaleng menyebut bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan porsi saham PTFI yang telah disepakati. Lambannya proses tersebut sampai membuat Bupati Eltinus menganggap jatah saham PTFI untuk Mimika sudah tidak ada.
“Papua memang sudah mendapat jatah 10% saham PTFI yang akan dibagi ke provinsi 3% dan kabupaten 7%, namun sampai sekarang pemerintah kabupaten belum mendapat saham yang sudah disepakati itu. Kami menganggap bahwa 7% saham untuk Mimika sudah tidak ada,” katanya melalui keterangan resmi belum lama ini.
Dalam proses divestasi saham PTFI akhir 2018, setelah membayar US$3,85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. dan Rio Tinto agar bisa menguasai 51,23% saham PTFI, Inalum akan memberikan 10% kepemilikan perusahaan tambang emas itu kepada Pemerintah Daerah Papua.
Saham Pemerintah Daerah Papua nantinya akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya dimiliki oleh Inalum dan 40% sisanya dikuasai oleh BUMD Papua.
Baca Juga
Untuk memuluskan skema tersebut, Inalum juga akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% di IPPM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut. Namun, dividen tersebut juga tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan, dan tetap akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh pemerintah daerah.
Meski begitu, Pemerintah Mimika menganggap belum terealisasinya kepemilikan pemerintah daerah terhadap PTFI hingga saat ini tidak fair. Terlebih, MIND ID yang menjadi entitas baru Inalum setelah menjadi holding BUMN pertambangan diklaim telah mendapatkan dividen sebesar Rp15 triliun dari PTFI pada tahun ini.
Bupati Eltinus pun mendesak MIND ID untuk segera merealisasikan 7% saham untuk Kabupaten Mimika agar keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan tersebut bisa digunakan dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
“Masyarakat harus sejahtera dari hasil tambang, karena di mana-mana di seluruh dunia, masyarakat sekitar lingkar tambang harus sejahtera. Tambang harus berguna untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi buta huruf dan membangun fasilitas kesehatan bagi rakyat Mimika,” ujarnya.
Terlebih, lanjutnya, Kabupaten Mimika terdampak langsung dari operasi tambang PTFI, mulai dari tailing yang dihasilkan hingga persoalan lingkungan hidup lainnya. “Ikan-ikan kami di Laut banyak yang tercemar karena pembuangan tailing. Mestinya kabupaten Mimika yang mendapat untung dari operasi tambang Freeport,” ucapnya.
