Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hingga Kini Belum Dapat Jatah Saham Freeport, Bupati Mimika Pertanyakan MIND ID dan Pusat

Provinsi Papua sudah mendapat jatah 10 persen saham Freeport yang akan dibagi ke pemerintah provinsi 3 persen dan pemerintah kabupaten 7 persen. Namun, sampai sekarang pemerintah kabupaten belum mendapat saham yang sudah disepakati.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 26 April 2022  |  20:59 WIB
Truk diparkir di tambang terbuka tambang tembaga dan emas Grasberg di dekat Timika, Papua, pada 19 September 2015. - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Truk diparkir di tambang terbuka tambang tembaga dan emas Grasberg di dekat Timika, Papua, pada 19 September 2015. - ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika belum mendapat manfaat dari divestasi saham perusahaan yang menambang emas dan tembaga dari Grasberg, Papua.

Padahal BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, atau Mining Industry Indonesia mendapat dividen sebesar Rp15 triliun pada 2022. Sementara itu, MIND ID diproyeksikan dapat keuntungan di atas Rp30 triliun hingga 2041 dari PT Freeport Indonesia.

“Papua memang sudah mendapat jatah 10 persen saham Freeport yang akan dibagi ke pemerintah provinsi 3 persen dan pemerintah kabupaten 7 persen. Namun, sampai sekarang pemerintah kabupaten belum mendapat saham yang sudah disepakati itu,” kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui siaran pers, Selasa (26/4/2022).

Eltinus mengatakan Pemkab Mimika sejak awal menginginkan agar Pemerintah Provinsi Papua mendapat 20 persen saham PT Freeport Indonesia lantaran daerah operasi tambang milik masyarakat adat yakni Amungme dan Komoro. Hanya saja setelah melalui berbagai pertimbangan Pemerintah Provinsi Papua hanya menerima 10 persen saham.

“Yang perlu dicatat bahwa daerah kami yang terdampak langsung dari operasi tambang Freeport, mulai dari tailing dan lingkungan hidup. Ikan-ikan kami di laut banyak yang tercemar karena pembuangan tailing. Mestinya kabupaten Mimika yang mendapat untung dari operasi tambang Freeport”, kata dia.

Dia mengimbau pemerintah pusat untuk berlaku adil terhadap daerah tempat operasi Freeport dan daerah yang terkena dampak langsung dari operasi tambang dan tembaga Grasberg. Caranya, kata dia, pemerintah pusat mesti merealisasikan 7 persen saham kepada pemerintah kabupaten Mimika.

“Masyarakat harus sejahtera dari hasil tambang, karena di mana-mana di seluruh dunia, masyarakat sekitar lingkar tambang harus sejahtera. Tambang harus berguna untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi buta huruf dan membangun fasilitas kesehatan bagi rakyat Mimika,” tuturnya.

Dia menyayangkan sikap pemerintah pusat dan MIND ID yang tidak tanggap terhadap permintaan pemerintah daerah. Menurut dia, divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir.

“Ini sudah tiga tahun dari proses divestasi 2019, kami belum mendapat 7 persen saham yang dijanjikan pemerintah pusat. Padahal, MIND ID sudah petik untung karena mereka sudah kuasai 51 persen saham Freeport Indonesia,” kata dia.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Freeport papua freeport indonesia mimika divestasi saham kabupaten mimika divestasi freeport MIND ID
Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top