Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pembahasan terkait kelanjutan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia masih belum menghasilkan keputusan.
“Begini dulu pernah dibahas, saya waktu itu masih menteri investasi. Opsi perpanjangan freeport sudah pernah kita bahas tapi sampai sekarang belum ada keputusan,” kata Bahlil usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Menurut Bahlil, jika penambahan saham tersebut direalisasikan, prosesnya tidak harus menggunakan valuasi harga saat ini.
Dia melanjutkan salah satu pembahasan adalah penambahan 10% saham BUMN, di mana saat itu Bahlil mendorong agar tambahan 10% itu tidak harus dengan membeli melalui valuasi harga sekarang, tetapi harus semurah mungkin dan berpotensi tidak pakai nilai yang mahal.
“Harus semurah mungkin dan berpotensi tidak menggunakan nilai yang mahal, belum tapi” ujarnya.
Meski isu perpanjangan IUPK dan penambahan saham BUMN sudah masuk dalam pembahasan sejak beberapa waktu lalu, Bahlil menegaskan sejauh ini memang belum ada progres signifikan.
Baca Juga
Bahkan, saat ditanya mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, Bahlil mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
“Saya nggak tahu itu,” kata Bahlil singkat.
.JPG?w=300&h=221)
