Bisnis.com, SRAGEN— BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia masih menunggu proses pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika berkaitan dengan langkah pembagian saham atas PT Freeport Indonesia (PTFI).
SVP Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan pembagian saham atas PTFI untuk Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bakal tetap berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan MIND ID tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia tertanggal 12 Januari 2018.
“Berdasarkan perjanjian induk, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan membentuk BUMD yang nantinya akan memiliki saham 40 persen dari PT Indonesia Papua Metal Mineral (IPMM) yang merupakan salah satu pemegang saham PTFI,” kata Heri melalui siaran pers, Jumat (29/4/2022).
Adapun kepemilikan saham IPMM dalam PTFI mencapai 25 persen. Dengan demikian, kepemilikan Pemprov Papua dan Pemkab Mimika atas PTFI akan menjadi 10 persen.
“Mengingat sampai saat ini BUMD tersebut belum dibentuk oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, maka transaksi pembelian saham IPMM yang saat ini masih dimiliki 100 persen oleh MIND ID, belum dapat dilakukan,” tuturnya.
Dia menegaskan MIND ID bakal menunggu adanya legalitas BUMD dari pemerintah daerah berkaitan dengan pengalihan saham tersebut. MIND berpegang teguh pada komitmen awal yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dalam perjanjian induk itu.
Baca Juga
“MIND ID percaya, PTFI juga berkomitmen untuk melanjutkan usahanya dalam memberikan nilai lebih untuk Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika belum mendapat manfaat dari divestasi saham perusahaan yang menambang emas dan tembaga dari Grasberg, Papua. Padahal BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, atau Mining Industry Indonesia mendapat dividen sebesar Rp15 triliun pada 2022.
Sementara itu, MIND ID diproyeksikan dapat keuntungan di atas Rp30 triliun hingga 2041 dari PT Freeport Indonesia.
“Papua memang sudah mendapat jatah 10 persen saham Freeport yang akan dibagi ke pemerintah provinsi 3 persen dan pemerintah kabupaten 7 persen. Namun, sampai sekarang pemerintah kabupaten belum mendapat saham yang sudah disepakati itu,” kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng melalui siaran pers, Selasa (26/4/2022).
