Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan bahwa melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) melalui diprediksi akan menciptakan 2 juta tenaga kerja baru.
Melalui target dari kebijakan belanja pemerintah yang mendorong 40 persen untuk produk dalam negeri ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional nasional sebesar 1,7 sampai 2 persen.
"Kami percaya Gernas BBI akan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru yang akan membangkitkan ekonomi, menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7 sampai 2 persen," kata Sandiaga Uno dalam Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Senin (25/4/2022) di JCC Senayan, Jakarta.
Melansir dari siaran resmi Kemenparekraf, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat segera onboarding ke platform digital serta mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif.
Hingga 2022, sudah 57 persen UMKM dari target yang onboarding ke platform digital pada 2023, yaitu 30 juta UMKM.
Peluang bagi UMKM untuk meningkatkan peluang usaha melalui e-katalog LKPP memang sangat besar. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 telah mengamanatkan kementerian/lembaga mengalokasikan 40 persen dari pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga
Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Inpres Nomor 2 tahun 2022 yang secara khusus menginstruksikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN agar seluruh K/L, Pemda, dan BUMN menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi pembelian barang dalam negeri. Hal ini dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk UMKM dan koperasi.
Pada 2022, potensi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp1.062,2 triliun dengan alokasi belanja untuk UMK dan Koperasi sebesar Rp424,88 triliun atau 40 persen dari potensi pembelian.
"Mari kita realisasikan komitmen-komitmen ini. Dari komitmen menjadi kontrak, harus jadi kontrak pengadaan barjas (barang dan jasa) pemerintah dan semua tercatat di e-kontrak LKPP. Dan ini Tentunya harapan kita mendorong pertumbuhan ekonomi (nasional) mencapai 2 persen," kata Sandiaga.
Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa perubahan kebijakan belanja pemerintah atas arahan Jokowi membuat lebih pro terhadap UMK koperasi. Selain para K/L yang harus memasukkan 40 persen belanjanya untuk UMK-koperasi, para pelaku UMK tersebut nantinya tak akan diutang karena ada kartu kredit pemerintah.
“Terima kasih Pak Mendagri, Menteri Keuangan, dan juga para menteri yang telah bekerja keras untuk ini. Teman-teman UMK yang datang ke Pemda tidak lagi takut diutang, karena ada kartu kredit pemerintah,” ungkap Azwar.
Pihaknya juga telah mempermudah pelaku UMKM masuk ke e-katalog LKPP dengan memangkas birokrasi atau tahapan yang ada. Baik untuk e-katalog nasional maupun lokal.
"Seperti e-Katalog nasional dengan meringkas alur penayangan produk yang sebelumnya butuh delapan tahap, kini hanya dua tahap saja," jelas Azwar.
