Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menganggap masalah kelangkaan minyak sawit di dalam negeri akan berulang ke depannya.
Oleh karena itu, diharapkan pemerintah untuk memperkuat koperasi petani sawit atau Badan Usaha Milik Negara untuk mengembangkan pemurnian minyak goreng (refinery) baik skala mikro maupun skala besar.
Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengatakan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk menghentikan ekspor yang sifatnya sementara dengan batasannya: ketersediaan minyak goreng yang merata dalam negeri dengan harga yang bisa di jangkau.
Menurut dia, saat ini pelaku usaha minyak goreng hanya segelintir orang. Mereka itulah yang mengusai hulu hilir minyak sawit, memiliki kebun juga memiliki refinery minyak goreng.
“Sayangnya, negara tidak memiliki refinery minyak goreng. Bapak presiden harus memperkuat koperasi petani ataupun badan usaha negara untuk mengembangkan refinery minyak goreng baik skala mikro maupun skala besar. Agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang itu,” ujar Darto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/4/2022).
Darto menilai, pengusahaan oleh segelintir kecil pihak Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negri.
Baca Juga
Menurut Darto, pihaknya sudah memantau sejak kemarin di beberapa lokasi. Ada beberapa penurunan harga 400 Rupiah/kg (sekadau kalimantan barat) dan Di jambi sekitar 500 rupiah/kg.
“Solusi untuk masalah ini adalah, harus ada pencatatan di pabrik soal nama-nama petani yang supply buah masuk pabrik. Sebab ini akan menguntungkan pabrik perusahaan karena ketika ada situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal tetapi mereka membeli buah sawit dari petani dengan harga murah,” tuturnya.
Karena itu, kata dia, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Menurutnya, hal Ini solusi alternatif dan jika tidak, alokasikan dana sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan program yang inovatif misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani. Kata dia, jika harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk.
“Kami percaya, bahwa langkah-langkah yang di ambil oleh Bapak Presiden untuk ketersediaan bahan minyak goreng dalam Negri. Sebab para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan supply produk olahannya ke luar negri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negri,” ujar Darto.
