Bisnis.com, TANGERANG - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan proses pencairan subsidi minyak goreng curah masih menunggu rekrutmen verifikator di Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).
Hal ini diakuinya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program minyak goreng curah bersubsidi yang diatur dalam Permenperin No.8/2022 tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS.
"Mereka [BPDPKS] sedang melakukan tender untuk penunjukkan verifikator terhadap produsen dan distributor sehingga nanti sejumlah yang harus dibayar BPDPKS berdasarkan verifikasi tersebut. Saya kira prosesnya tidak akan lama," kata Agus saat melakukan inspeksi di Cibadak, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (13/4/2022).
Dia mengimbau pelaku usaha untuk tak mengkhawatirkan proses pencairan subsidi tersebut karena sudah merupakan komitmen pemerintah.
Dari volume penugasan produksi 194.000 ton minyak goreng curah untuk April 2022, per hari ini produsen telah memenuhi 80.000 ton, sebagaimana dilaporan di Simirah. Dengan jumlah tersebut, rata-rata produksi per hari mencapai 6.100 ton, hampir memenuhi kebutuhan nasional yang berkisar 7.000 hingga 7.7000 ton.
Dia memperkirakan dalam seminggu ke depan, produksi sudah akan mampu memenuhi kebutuhan harian nasional tersebut.
Baca Juga
Agus pun mengatakan sebanyak 24 produsen telah diperingatkan untuk segera melakukan produksi atau melaporkan aktivitas produksinya melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Dari 24 produsen tersebut, tercatat enam pabrikan yang hingga hari ini masih nihil laporan produksinya.
Agus mengatakan pemerintah memberikan penugasan produksi sesuai kapasitas masing-masing pabrikan, sehingga seharusnya jumlah yang ditargetkan bisa tercapai.
"75 perusahaan ini seharusnya bisa ikut, karena yang ditugaskan pun tergantung dari kapasitas produksi. Kami tidak akan semena-mena memberikan [kewajiban] produksi sejumlah yang mereka tidak mampu," jelasnya.
