Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah mengkaji pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta--Bandung (KCJB). Saat ini, pihak pemerintah masih menunggu hasil review BPKP soal cost overrun tersebut.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulfikri menyebut masih menunggu hasil kajian BPKP. Hal tersebut disampaikannya pada saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (8/4/2022).
"Kita tunggu saja [hasil review BPKP]. Nanti kan akan diserahkan ke komite yang dipimpin oleh Pak Luhut. Nanti akan dibahas," jelas Zulfikri dikutip Senin (11/4/2022).
Untuk diketahui, hasil kajian BPKP nantinya akan diserahkan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Presiden Joko Widodo menunjuk langsung Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Penunjukkan Luhut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang telah diteken Presiden pada 6 Oktober 2021.
"Komite yang memimpin kan Pak Luhut. Nanti [cost overrun] akan dibahas. BPKP akan menyerahkan [hasil kajian] ke komite," terangnya.
Baca Juga
Saat ini, Bisnis masih menunggu hasil kajian yang dilakukan, serta masih menunggu keterangan lebih lanjut dari BPKP.
Berdasarkan catatan Bisnis, biaya awal pembangunan Kereta Cepat ini sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Dengan adanya perkiraan pembengkakan anggaran menjadi US$8 miliar, berarti terdapat kenaikan sekitar US$1,9 miliar atau setara Rp27,09 triliun.
“Terkait dengan adanya realokasi untuk cost overrun saat ini memang sedang di-review oleh BPKP,” ujar Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet saat RDP dengan Komisi V DPR RI, Februari lalu.
Secara terpisah, Dwiyana mengatakan saat ini tengah melakukan negosiasi terkait dengan pendanaan cost overrun, yang akan disepakati besaran angkanya oleh pihak pemilik saham PT KCIC yakni BUMN Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN (PSBI), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China yakni Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Setelah angka pembengkakan biaya diketahui, maka nantinya pendanaan akan dicari untuk menutup biaya tersebut.
"Jadi, angka cost overrun akan disepakati PSBI dan Beijing Yawan, apakah dipenuhi oleh shareholders atau mungkin seperti struktur pembiayaan sekarang yakni 75 persen-25 persen. Tentu kalau option ini yg dipilih, Beijing Yawan dengan PSBI pasti akan tawarkan CDB. Jadi, CDB diharapkan ikut mendanai adanya cost overrun proyek kereta cepat," jelasnya.
Adapun, saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta--Bandung telah berjalan 80 persen hingga saat ini. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC menargetkan moda transportasi tersebut bisa mulai beroperasi pada Juni 2023.
