Bisnis.com, JAKARTA — Masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo lebih kurang tinggal satu setengah tahun. Hingga kini masih banyak proyek yang masih dikerjakan.
Pemerintah telah mencanangkan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut sebelum era pemerintahan Jokowi berakhir.
Berita tersebut menjadi salah satu berita dan analisis pilihan yang ditayangkan di Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (26/3/2022). Selain itu ada pula berita mengenai industri ritel, surat utang negara, tol laut, dan kemungkinan penaikan harga Pertamax.
Berikut ulasan singkat berita pilihan tersebut di dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id.
1. Jangan Titip Proyek Mangkrak!
Pembangunan jalan tol adalah salah satu proyek fenomenal yang berhasil dikerjakan pada masa pemerintahan Joko Widodo selama dua periode.
Bahkan, bila dibandingkan dengan masa pemerintahan lima presiden sebelumnya, realisasi panjang jalan tol yang berhasil dioperasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perbedaannya sangat mencolok.
Jokowi berhasil mengesekusi proyek jalan tol Trans-Jawa dengan baik setelah mangkrak selama bertahun-tahun. Begitu pula dengan megaproyek jalan tol Trans-Sumatra.
Patut dicatat pula bahwa Jokowi sempat menargetkan proyek jalan tol Trans-Sumatra sepanjang 2.987 kilometer ini akan dituntaskan pada 2024, tahun berakhirnya pemerintahan Jokowi untuk kedua kalinya.
Apa daya, target ini dipastikan tidak dapat terpenuhi. Pemerintah mengupayakan baru jalan tol dari Bakauheni hingga ke Pekanbaru yang tersambung.
2. Membuka Sumbat Ekspansi Moderat Industri Ritel Modern
Setelah 2 tahun absen mereguk keuntungan saat Ramadan-Idulfitri, bisnis ritel modern pada musim puncak tahun ini diyakini kembali berdetak.
Sayangnya, prospek tersebut terusik oleh risiko tanjakan inflasi yang juga rawan mengoreksi rencana ekspansi sejumlah peritel.
Pada tahun ini, banyak kalangan percaya industri ritel modern bakal kembali bergeliat, termasuk bagi bisnis format besar yang nyaris mati selama pandemi, seperti toserba dan hypermarket. Akan tetapi, prospek ekspansi itu ditengarai hanya akan bersifat terbatas.
Penyebabnya, sejumlah pakar melihat adanya kekhawatiran terkait dengan tren inflasi yang terus menukik sejak awal tahun.
Risiko ini merupakan sinyal berbahaya bagi potensi peningkatan volume dan nilai perdagangan eceran selama musim puncak Ramadan dan Idulfitri.
.jpg)
Pengunjung berada di dalam mal Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (3/11/2021). - ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
3. Yield Naik, Daya Tarik SUN Belum Pudar
Daya tarik pasar surat utang negara atau SUN pemerintah Indonesia tidak akan lekas pudar kendati dibayangi potensi penurunan harga akibat kenaikan imbal hasil seiring dengan naiknya suku bunga the Fed.
Imbal hasil riil yang tinggi di tengah inflasi yang terkendali akan sulit untuk diabaikan investor.
Naiknya suku bunga the Fed telah menjadi kekhawatiran utama di pasar surat utang global.
Bagaimanapun, naiknya suku bunga the Fed akan memicu pengetatan moneter. Seiring dengan itu, ketersediaan likuiditas untuk pembelian surat utang pun menurun.
Hal ini bakal memicu turunnya harga. Seiring dengan itu, imbal hasil surat utang akan naik, dimulai dari imbal hasil US Treasury atau surat utang pemerintah Paman Sam.
4. Geliat Tol Laut Terbatas, Distribusi Pangan Kerap Kandas
Rantai distribusi produk pangan termasuk komoditas perikanan ke wilayah tertentu sejauh ini terkendala rute dan frekuensi angkutan tol laut yang masih terbatas.
Menurut catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), aktivitas transportasi tol laut yang terbatas merupakan kendala distribusi dan moda transportasi hasil perikanan di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Selain rute dan frekuensi jadwal angkutan, kendala lain terkait distribusi perikanan adalah infrastruktur sarana dan prasarana.
KKP juga menyoroti kurangnya sosialisasi program tol laut kepada pelaku usaha perikanan sehingga masih perlu ditingkatkan guna memaksimalkan aktivitas perdagangan dan distribusinya.
Itu sebabnya sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terkait program tol laut perlu digencarkan yang dibarengi dengan pembentukan kawasan hub logistik hasil perikanan untuk konsolidasi muatan berdasarkan jenis dan tujuan distribusinya.
5. Timbang Menimbang Penyesuaian Harga Pertamax
Pemerintah mulai berhitung terkait dengan potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak jenis Pertamax seiring terus meningginya harga minyak dunia.
Harga minyak dunia terus berada di atas US$100 per barel seiring dengan konflik berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia di Eropa Timur.
Lonjakan harga ini menimbulkan pengaruh cukup besar bagi negara net importir migas seperti Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut pasokan minyak mentah dari Rusia dan Kazakhstan saat ini sedang terganggu akibat kerusakan pipa Caspian Pipeline Consortium yang berdampak langsung pada berkurangnya pasokan komoditas tersebut ke Uni Eropa.
Seiring peningkatan ini, rencana penyesuaian harga Pertamax mulai terdengar. Pemerintah masih menimbang-nimbang dampak dari peningkatan harga tersebut. Bila dibiarkan terlalu lama, bukan tidak mungkin akan memberikan beban lebih besar bagi APBN.
