Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan catatan penting terhadap harga minyak goreng yang makin tidak karuan dan membuat kehebohan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyayangkan sikap pemerintah terhadap kebijakan minyak goreng yang tidak konsisten dan terkesan coba-coba. Dari hal tersebut konsumen dan pedagang yang terkena imbasnya.
“YLKI sangat menyayangkan, terkait bongkar pasang kebijakan migor, kebijakan coba coba sehingga konsumen, bahkan operator menjadi korbannya,” ujar Tulus dikutip dari keterangan resminya, Kamis (17/3/2022).
Dalam praktiknya, Tulus menilai kebijakan pemerintah tersebut market-friendly, tapi hanya di atas kertas. Harapan memperbaiki distribusi sehingga masyarakat mendapatkan harga terjangkau pun terlihat melawan pasar.
“Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar migor, dengan cara melawan pasar. Dan terbukti gagal total. Malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat,” kata Tulus, Kamis (17/3/2022).
YLKI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terkait harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah dengan harga Rp14.000. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang mampu memborong minyak goreng curah tersebut.
“Jangan sampai kelompok konsumen migor premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli, apalagi memborong migor non premium yang harganya jauh lebih murah,” tegas Tulus.
Masyarakat yang tergolong mampu tersebut akan memanfaatkan situasi dengan adanya subsidi. Akibatnya, bagi masyarakat menengah ke bawah akan terus kesulitan mendapatkan minyak goreng murah.
Maka dari itu, YLKI menyarankan subsidi dari pemerintah seharusnya bersifat tertutup sehingga tepat sasaran.
“Sebaiknya bersifat tertutup saja. By name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran. Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon,” ungkapnya.
