Dorong Pengembangan EBT, Kemenkeu dan PLN Teken Perjanjian Pinjaman Rp8,54 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka Pembiayaan Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) melakukan teken Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Subsidiary Loan Agreement (PPLN/SLA).

Adapun, total nilai pinjaman mencapai US$610 juta yang terdiri dari pinjaman Bank Dunia sebesar US$380 juta dan pinjaman AIIB sebesar US$230 juta.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto mengatakan, SLA merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh PT PLN untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, terutama pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT).

EBT atau Sustainable Energy Transition menjadi salah satu isu prioritas Presiden dalam program pembangunan nasional/RPJMN.

Selain itu, EBT ini juga menjadi salah satu topik penting yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

"Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab yang besar dan peran strategis dalam mewujudkan transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan, mengingat negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75 persen dari permintaan energi global,” kata Hadiyanto melalui siaran pers, Senin (14/3/2022).

Indonesia sendiri telah berkomitmen mempercepat transisi energi dengan mematok target bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025 serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Untuk mendukung komitmen tersebut dan selaras dengan fokus Energy Transitions Working Group, Hadiyanto mengatakan isu pendanaan yang menjadi prioritas G20 dalam transisi energi dapat diatasi oleh sumber pembiayaan yang disediakan Pemerintah dalam bentuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

Hingga Desember 2021, pembiayaan EBT melalui SLA yang sudah disalurkan oleh Kemenkeu sebesar Rp16,26 triliun.

Secara lebih rinci,  komitmen pembiayaan SLA untuk EBT yang belum disalurkan sebesar Rp2,82 triliun. Sedangkan, pembiayaan EBT yang masih proses SLA dan LA sebesar Rp13,66 triliun.

"Pembiayaan tersebut digunakan untuk proyek pembangunan PLTA dan geothermal serta fasilitas pembiayaan hijau [Green Finance Facility]. SLA untuk pembiayaan di sektor energi tersebut disalurkan kepada PT PLN dan PT Pertamina serta PT Sarana Multi Infrastruktur [SMI] yang merupakan lembaga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur." jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, pemberian SLA memberikan manfaat yang luar biasa pada berbagai sektor. Misalnya di sektor kesehatan, digunakan untuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Atau pembangunan infrastruktur pada sektor energi.

Untuk itu, Hadiyanto berharap PT PLN dapat melaksanakan proyek-proyek yang dibiayai oleh SLA sebaik mungkin. Tak hanya itu, PT PLN juga wajib menekan seminimal mungkin potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan proyek dimaksud.

"Dengan dana yang begitu besar dan pekerjaan pembangunan PLTA Pumped Storage yang penuh tantangan, PT PLN (Persero) diminta membuat jadwal dan mengawasi secara ketat setiap pengerjaan proyek, dimulai sejak masa persiapan, pembangunan, hingga masa pemeliharaan proyek ini," ujarnya.