Bisnis.com, JAKARTA – Memiliki rumah menjadi impian setiap orang. Namun, hingga saat ini nyatanya masih banyak masyarakat yang belum dapat memiliki rumah.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Angka itu tentu belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700.000 hingga 800.000 setiap tahunnya.
Padahal sebelumnya, Pemerintah sering menyampaikan bahwa angka backlog rumah mencapai 11,4 juta.
Sejak 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaksanakan Program Sejuta Rumah guna mengatasi kelangkaan atau backlog perumahan nasional. Adapun, realisasi program itu sejak 2015 hingga 2021 mencapai 6,87 juta unit rumah.
Kendati demikian, program Sejuta Rumah juga ternyata masih belum bisa mengurangi backlog rumah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, backlog kepemilikan rumah dihitung berdasarkan selisih antara keseluruhan jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah yang ada dari seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga
Angka tersebut pun menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Sejuta Rumah yang akan difasilitasi berbagai program bantuan dengan melibatkan berbagai stakeholder.
Dalam RPJMN 2020–2024, pemerintah akan meningkatkan rumah layak huni dari 56,75 persen di 2019 menjadi 70 persen pada 2024, dengan mengembangkan perumahan layak huni, berkualitas, dan terjangkau.
“Tidak semua jumlah backlog kepemilikan diselesaikan dalam kurun waktu RPJMN 2020–2024,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (8/2/2022).
Salah satu upaya mengurangi backlog kepemilikan perumahan yang dilakukan pemerintah adalah Kementerian PUPR akan tetap menyalurkan subsidi perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bantuan tersebut berupa Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 22.586 unit, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit yang dikelola oleh BP Tapera, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 220.000 unit, dan SSB/SSM untuk pembayaran akad kredit tahun-tahun sebelumnya.
Di samping itu, ada juga pembiayaan Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebanyak 10.000 unit, dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk 109.000 unit di tahun ini.
“Backlog pemilikan rumah berdasarkan Susenas tahun 2020 untuk desil 2–8 akan difasilitasi dengan memanfaatkan program pembiayaan perumahan BP2BT, FLPP, SBUM, dan Tapera,” katanya.
Tidak Hanya MBR
Tidak melulu menyasar MBR, kelompok masyarakat dengan pendapatan di atas Rp8 juta per bulan juga tidak luput dari perhatian pemerintah, terkait kepemilikan rumah.
Hal itu kemudian membuat pemerintah meminta peran serta pengembang dan perbankan untuk ikut mengurangi backlog, khususnya untuk masyarakat dengan penghasilan di atas Rp8 juta per bulan.
“Yang di atas Rp8 juta per bulan menurut saya, bagi pengembang dan perbankan ini juga jadi peluang, karena nilainya besar, sehingga produknya harus disiapkan,” ucapnya.
Selain itu, ada juga masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan porsi mencapai 60 persen dari total angkatan kerja.
“Jadi isunya adalah bagaimana membuat formal yang informal. Jadi kalau kemarin yang informal ditaruh di belakang, tahun ini kami bersama BTN, SMF, BP Tapera akan melayani yang informal melalui formalisasi informal,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Kementerian PUPR Eko Ariantoro menuturkan, BP Tapera hingga kini akan terus berupaya berkontribusi mengurangi backlog hunian.
.jpg)
Hal itu dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menabung melalui BP Tapera, agar semakin banyak MBR yang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan Tapera.
“Kami juga akan mendorong peran pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan MBR yang memerlukan pembiayaan di daerah masing-masing, sehingga tepat sasaran,” ucapnya.
Tahun ini, BP Tapera akan menyalurkan pembiayaan untuk 309.000 rumah subsidi, yang terdiri dari pembiayaan rumah bagi anggota Tapera, yakni aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 109.000 unit, dan skema FLPP mencapai 200.000 unit, dengan nilai Rp23 triliun.
Sepanjang tahun ini, jumlah peserta tapera ditargetkan mencapai 4,37 juta, lebih tinggi dari capaian di 2021 yang sebanyak 3,86 juta peserta.
Pekerja Informal
Untuk mengakomodir para pekerja informal, BP Tapera melakukan penjajakan model bisnis dengan agregator pekerja mandiri atau informal, seperti gojek, komunitas, dan asosiasi.
Nantinya, simpanan tapera dari pekerja informal sekitar 3 persen dari pendapatan rata-rata setiap bulannya dalam setahun terakhir. Simpanan tersebut dibayarkan ke rekening dana tapera di bank kustodian melalui bank penampung, atau pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lain yang ditunjuk oleh bank kustodian.
“Jadi di tahun ini pekerja informal boleh mendaftar dahulu keanggotaan peserta tapera,” kata Eko.
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo berpendapat, pihaknya akan terus mendukung ketersediaan akses pembiayaan hunian untuk segmen pekerja informal, terutama kaum milenial.
Salah satu strateginya adalah melakukan pendekatan kepada berbagai komunitas pekerja informal, seperti komunitas pangkasrambut, pedagang, dan pengemudi jasa transportasi online.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk menambah keyakinan terhadap kapasitas keuangan dan kemampuan membayar pada pekerja informal.
“Kami juga terus memberikan fasilitas pembiayaan KPR kepada sektor informal lainnya, dengan melakukan analisis terhadap sumber dan jumlah pendapatan masing-masing pekerja,” tuturnya.
.jpg)
Ke depannya, kata dia, BTN akan meningkatkan keterjangkauan pembiayaan kepada sektor informal melalui produk dan sistem untuk dapat memberikan fasilitas pembiayaan tersebut dengan lebih mudah.
Di samping itu, segmen generasi milenial juga menjadi fokus utama dalam pemberian fasilitas pembiayaan hunian, di mana saat ini BTN memiliki program KPR BTN Gaess for Millennial, dengan berbagai tawaran yang menguntungkan, seperti suku bunga rendah.
“Selain itu juga ada skema graduated payment mortgage, di mana angsuran pada tahun awal dapat lebih rendah dibandingkan dengan skema produk KPR biasa,” terang Haru.
