Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk menyediakan perumahan.
Pasalnya, penyediaan perumahan merupakan salah satu permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan dan masih menjadi tantangan bersama dimasa kini dan mendatang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal ini ditunjukkan terutama dengan jumlah backlog dan rumah tidak layak huni yang masih besar. Dengan demikian menjadi tugas berat bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan penyediaan perumahan.
Selama tujuh tahun terakhir ini, lanjutnya, pemerintah telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor secara besar besaran, termasuk diantaranya pembangunan perumahan bagi seluruh masyarakat melalui Program Sejuta Rumah.
"Kinerja Program Sejuta Rumah menunjukkan trend yang semakin positif setiap tahunnya, kecuali dua tahun terakhir ini, yang mengalami perlambatan akibat pandemi covid-19 yang berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah industri properti," ujarnya dalam sambutan HUT KPR BTN Ke-45, Jumat (10/12/2021).
Meski demikian, industri ini tetap tumbuh positif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDB, serta memiliki multiplier effect ke 174 sektor lainnya.
Baca Juga
Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada kuartal II tahun 2021, terdapat beberapa faktor penyebab terbatasnya penjualan properti, yaitu: kenaikan harga bahan bangunan yang sebesar 14,65 persen, masalah perizinan/birokrasi sebesar 13,52 persen, suku bunga KPR sebesar 12,69 persen, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR sebesar 11,46 persen, dan perpajakan sebesar 10,73 persen.
"Sementara itu, sebesar 75,08 persen pemilikan rumah masih dipenuhi melalui KPR," ucapnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan target pembangunan perumahan nasionalyaitu 70 persen rumah tangga dapat menempati hunian layak, baik melalui bantuan pemerintah maupun non-pemerintah
Sepanjang tahun 2021, Kementerian PUPR mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan berupa dana FLPP untuk 157.500 unit, SSB untuk 859.582 unit, dan SBUM sebanyak 157.500 unit, dan BP2BT sebanyak 18.950 unit.
Lalu di tahun depan, alokasi bantuan pembiayaan perumahandirencanakan sebesar Rp28 triliun meliputi 200.000 unit FLPP, 24.426 unit BP2BT, 769.903 unit SSB, dan 200.000 unit SBUM.
Basuki menuturkan dalam rangka memperluas akses MBR terhadap sumberpembiayaan perumahan, Kementerian PUPR akan menerapkan beberapa langkahstrategi ke depannya, yaitu penguatan database supply dan demand. Lalu dilakukan segmentasi dan distribusi pembiayaan perumahan.
Selain itu dilakukan pengendalian penyaluran bantuan pembiayaan sesuai segmentasi penghasilan masyarakat. Tak hanya itu juga dilakukan implementasi ekosistem perumahan.
"Dalam rangka penguatan implementasi ekosistemperumahan, saya mendorong Bank BTN sebagai pelaku utama disisi demand,khususnya dalam penyaluran berbagai program bantuan dan kemudahan perolehanrumah, agar lebih aktif mempromosikanBP2BT, FLPP, SSB, maupun SBUM kepada MBR," tuturnya.
Basuki mengungkapkan untuk penyaluran KPR bersubsidi pada tahun 2022, Kementerian PUPR akan lebih fokus untuk mendorong para stakeholders, khususnya perbankan dan pengembang agar memperhatikan kualitas perumahan yang akandituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS)
"Saya ingin mengutip pesan Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Hari Bakti PU ke-76, bahwa ke depan kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart dan ramah lingkungan khususnya bidang perumahan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak," katanya.
Menurutnya, untuk mewujudkan perumahan yang berkualitas diperlukan dukungan dari lembaga jasa keuangan yang berperan dalam memberikan kemudahanakses pembiayaan bagi kepemilikan rumah.
Bank Tabungan Negara (BTN), lanjutnya, merupakan salah satu lembaga jasa keuangan serta BUMN yang sejak awal berkomitmen penuh mendukung Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah murah layak bagi masyarakat.
