Bisnis.com, JAKARTA – Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dipastikan tetap berjalan pada tahun depan, meski ada peralihan pengelolaan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan, FLPP pada tahun depan akan dikelola oleh BP Tapera secara plug and play agar bisa langsung dijalankan.
“Ini agar layanan dipastikan tidak akan mengalami perubahan,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (18/11/2021).
Seperti diketahui, penyaluran dana FLPP tahun tahun ini telah ditutup 31 Oktober 2021 lalu dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah.
Jumlah dana FLPP yang disalurkan tahun ini sebanyak Rp19,57 triliun untuk 178.728 unit rumah, lebih tinggi dari target yang ditetapkan untuk 157.500 unit hunian.
Tingginya capaian tahun ini membuat total penyaluran dana FLPP pada 2010–2021 sebanyak Rp75,17 triliun untuk 943.583 unit rumah.
Baca Juga
Rencananya, tahun depan KPR dengan skema FLPP akan dianggarkan untuk 200.000 unit rumah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan sejuta rumah untuk rakyat dan pencapaian sasaran strategis pembangunan perumahan.
“Menurut Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam surat tertulisnya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, perhitungan tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan maju, rencana strategis, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dan operasionalisasi BP Tapera,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka anggaran KPR Sejahtera FLPP pada 2022 yang berasal dari DIPA sebesar Rp19,1 triliun ditambah dengan pengembalian pokok dana FLPP sebesar Rp3,9 triliun menjadi sebanyak Rp23 triliun.
Di luar anggaran tersebut, pemerintah juga menganggarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak Rp812 miliar untuk 200.000 unit rumah, di mana Rp10 juta bantuan uang muka untuk Papua dan Papua Barat, dan sisanya Rp4 juta untuk daerah lainnya.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk 42 unit rumah dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan yang dikenal dengan BP2BT.
“Untuk 2022, Program Subsidi Selisih Bunga sudah tidak ada lagi, namun pemerintah masih menganggarkannya sebesar Rp4,39 triliun atau 769.903 unit untuk membayar penerbitan KPR tahun sebelumnya,” ucapnya.
Adapun, total bantuan pembiayaan perumahan pada tahun depan sebanyak Rp28,2 triliun dengan target sebanyak 200.042 unit rumah.
