Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) memastikan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP akan terus disalurkan di 2022.
Proses peralihan FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pun dipastikan akan tuntas, sehingga penyaluran FLPP bisa terus dilanjutkan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, saat ini pihaknya tengah melaksanakan proses pengalihan KPR FLPP kepada BP Tapera. Selama masa proses pengalihan, dana KPR FLPP akan diserahkan kepada KPA IP Kementerian Keuangan.
“Jadi dana KPR FLPP tetap ada, dan masyarakat dapat terus memanfaatkannya,” ujarnya dalam sambutan HUT ke-23 Apersi, Rabu (10/11/2021).
Dia pun berharap, pada tahun depan proses pengelolaan KPR FLPP sudah berjalan sepenuhnya oleh BP Tapera.
Untuk tahun anggaran 2022, lanjutnya, telah mengajukan anggaran dana KPR FLPP ke Kementerian Keuangan sebesar Rp23 triliun. Anggaran itu untuk mendukung pembiayaan KPR FLPP sebanyak 200.000 unit.
Baca Juga
“Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya, pemerintah tetap akan menganggarkan dana KPR FLPP sampai BP Tapera mempunyai kemampuan untuk menyalurkan pembiayaan perumahan sebanyak permintaan pasar,” ucapnya.
Sampai dengan November 2021, penyaluran FLPP telah berhasil direalisasikan sebanyak 178.722 unit. Bahkan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota KPR subsidi dengan skema FLPP kepada BTN sebanyak 18.500 unit pada kuartal III/2021, karena tingginya permintaan terhadap pembiayaan rumah subsidi.
“Perlu kami apresiasi bahwa terhadap angka tersebut, Apersi berkontribusi sebanyak 40.930 unit,” tutur Herry.
Selain itu, pada 2021 dialokasikan pula bantuan pembiayaan perumahan lainnya, seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp474,6 miliar untuk penyaluran sebanyak 11.865 unit rumah dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp343,5 miliar.
