Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri ESDM Ramal Bensin Premium Bakal Hilang dengan Sendirinya

Pemerintah tahun ini batal menghapus bensin RON 88 dengan merek Premium di Indonesia, setelah menjelang akhir tahun 2021 ramai diberitakan peredaran bahan bakar minyak (BBM) bersubisi itu akan dihentikan.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 12 Januari 2022  |  17:22 WIB
Petugas melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Rabu (4/3/2020).  - Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Petugas melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Rabu (4/3/2020). - Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan belum akan menarik bahan bakar jenis RON 88 atau Premium dari pasaran pada tahun ini. Produk itu akan tetap dijual sampai akhirnya ditinggalkan oleh masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan Indonesia tengah menuju untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, saat ini tengah dibutuhkan masa transisi untuk mulai mengarahkan masyarakat untuk beralih dari penggunaan Premium ke Pertalite atau Pertamax.

“Premium kalau di Jawa hanya 0,3 persen dan saya rasa ini dengan alami akan tergantikan oleh Pertalite. Ini alami, masyarakat sendiri yang memutuskan,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Rabu (12/1/2022).

Arifin menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, nantinya pemerintah akan mengkompensasi penggunaan Premium yang dibuat untuk bahan campuran pembuatan Pertalite.

Dia menuturkan, pemerintah tengah merumuskan perhitungan pemberian kompensasi terhadap Premium untuk campuran Pertalite yang sudah masuk dalam jenis bahan bakar penugasan (JBKP).

“Pertalite itu kan 50 persen Pertamax dan Premium. Nah, kalau yang Pertamax itu kan pada harga saat ini tidak subsidi, tapi dengan harga minyak yang tinggi, ongkos produksinya tidak cukup kan. Nah ini lagi dirumuskan,” jelasnya.

Adapun batalnya rencana penghapusan BBM Premium, seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut pengecualian 7 kota besar di Indonesia dari wilayah penugasan pendistribusian Premium.

Dalam Perpres baru itu, tak lagi disebutkan adanya pengecualian untuk ketujuh wilayah, namun aturan itu menyebut wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

energi kementerian esdm BBM premium
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top