Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir meminta Direksi PT PLN (Persero) untuk memaparkan kondisi PLTU miliknya secara virtual pada Rabu 5 Januari 2022. Hal itu dilakukan menyusul kantor PLN yang di-lockdown karena ada Direksi yang terpapar Covid-19.
Menteri Erick mengatakan bahwa kunjungan ke PLN terbilang mendadak, karena Erick tengah menyaksikan paparan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait pemetaan, serta memastikan distribusi LNG dan batu bara yang baru selesai pukul 15.00 WIB.
“Pak Arifin lalu mengajak karena ingin melihat pada situasi benar-benar di lapangan supaya saya sebagai Menteri BUMN juga kan yang salah satu ditangani batu bara dari PT Bukit Asam, kan juga bertanggung jawab,” katanya melalui keterangan resmi, Selasa (4/1/2022).
Akan tetapi, Menteri Erick dan Menteri Arifin tak dapat bertemu direksi PLN lantaran tengah lockdown akibat ada satu atau dua direksi yang diduga positif Covid-19 sepulang dari Bali.
Dirinya pun meminta direksi untuk melaporkan dan memaparkan kondisi setiap PLTU secara virtual pada Rabu (5/1/2022).
“Rekan-rekan Direksi PLN rupanya lagi lockdown, karena ada Direksi yang terkena sepertinya, kami memaklumi, tapi besok kalau zoom meeting tidak ada alasan tidak bisa join. Jadi besok kami akan zoom meeting benar-benar memetakan per PLTU bagaimana kondisinya, supaya nanti yang diarahkan Presiden jangan sampai ada kendala. Apalagi kita ekonominya lagi bagus sekali sekarang, lagi tumbuh terus,” lanjutnya.
Dia menegaskan, BUMN akan mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara dalam negeri ini menjadi prioritas.
Menteri Erick bahkan menelepon langsung Direksi PLN, Bukit Asam, dan Pertamina pada Senin (3/1/2022) malam, hanya untuk memastikan adanya kerja sama yang berkesinambungan, dan tidak mengedepankan ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini.
“Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyatan Presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut, tetapi juga jangan disamaratakan. Kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Ke depan, Erick meminta adanya kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan. Erick juga menilai, perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan batubara.
“Jadi 25 persen itu nanti kontraknya bisa dialokasikan ke PTBA, tapi hitungannya memang cost plus. Artinya, ini cost-nya kami buka angkanya. Jadi terbuka, supaya kalau sampai ada guncangan seperti saat ini, reserve yang ada di PTBA bisa dipakai,” ucap Erick.
Menurutnya, Indonesia memiliki kontrak besar dalam batu bara, nikel, timah, dan LNG, sehingga memerlukan komunikasi dengan negara-negara lain.
“Jangan sampai negara lain melihat Indonesia tidak profesional, tetap semuanya harus komunikasi, dan negara lain insyaallah mendukung, selama tidak disetop tahunan. Kalau cuma tunda 20 hari, mereka kan juga penuh. Yang penting kita jangan saling menyalahkan, kita turun sesuai instruksi Presiden, kita harus selesaikan masalahnya,” imbuhnya.
