Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Badan Pangan Nasional Bakal Ambil Alih Kewenangan 3 Kementerian Ini

Badan Pangan Nasional didesain lintas sektor sehingga paling tidak ditangani oleh tiga kementerian lembaga yang utama yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 29 Desember 2021  |  13:19 WIB
Petani memanen padi di areal sawah desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2021). - Antara\r\n
Petani memanen padi di areal sawah desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2021). - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengambil alih kewenangan tiga kementerian yang berkaitan dengan pangan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

"Karena begitu besar kewenangan yang dimiliki Badan Pangan Nasional, di dalam pasal-pasal itu juga menyatakan pentingnya pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa," kata Kepala Pusat Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Andriko Noto Susanto dalam diskusi daring yang diselenggarakan Pataka, Rabu (29/12/2021).

Dia menambahkan Badan Pangan Nasional didesain lintas sektor sehingga paling tidak ditangani oleh tiga kementerian lembaga yang utama yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN sehingga ada pelimpahan kewenangan ketiga kementerian tersebut ke dalam Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 Perpres 66/2021 Kementerian Perdagangan diharuskan mendelegasikan kewenangannya terkait perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Selain itu, dia mengungkapkan Kementerian Perdagangan juga mendelegasikan kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor kepada Badan Pangan Nasional.

Sementara itu, Pasal 28 ayat 2 Perpres 66/2021 mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk mendelegasikan kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Selain itu, kewenangan terkait perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga juga harus didelegasikan kepada Bapanas.

Berdasarkan Pasal 29 Perpres 66/2021 Kementerian BUMN akan menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Andriko juga menyebutkan Pasal 45 Perpres 66/2021 yang menyatakan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

"Ada waktu sekitar satu tahun sejak 29 Juli 2021 untuk segera melakukan konsolidasi agar operasional Badan Pangan Nasional dapat terlaksana dengan baik," kata Andriko.

Dia berpendapat bahwa pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang baru direalisasikan setelah sembilan tahun harus harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

"Karena kalau tidak, 273 juta penduduk Indonesia dan bertambah terus sekitar 3 persen dalam satu tahun ini akan menjadi persoalan jika tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pangan badan pangan nasional (BPN)

Sumber : Antara

Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top