Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat mencapai 90 persen pada akhir tahun ini. Artinya, pemerintah harus merealisasikan sekitar Rp136,7 triliun hanya dalam dua pekan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga Jumat (17/12/2021), realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp533,6 triliun. Jumlah itu mencakup 71,6 persen dari pagu Rp744,7 triliun.
Dia menyatakan bahwa pemerintah memproyeksikan realisasi anggaran PEN pada tahun ini mencapai 90 persen atau sekitar Rp670,29 triliun. Dengan capaian per akhir pekan lalu, perlu realisasi Rp136,7 triliun untuk mencapai target 90 persen.
"Sekarang ini, proyeksi capaian realiasi program PEN 2021 sekitar 90 persen, artinya ada 10 persen sisa anggaran program PEN yang mungkin bisa digunakan tahun depan sebagai buffer untuk program PEN, terutama klaster perlindungan sosial," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (21/12/2021).
Sejak akhir kuartal III/2021, baru terdapat penambahan belanja PEN Rp123,6 triliun. Artinya, untuk mencapai target realisasi 90 persen, pemerintah harus membelanjakan anggaran PEN Rp136,7 triliun dalam dua pekan, nilai yang lebih besar dari realisasi terakhir sejak kuartal III/2021 dengan waktu yang jauh lebih cepat.
Sebelumnya, Direktur EksekutifInstitute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa lambatnya realisasi anggaran PEN membuat sumbangsih program tersebut terhadap perekonomian menjadi lemah. Anggaran itu pun tidak menjaga Indonesia dengan optimal dari amukan gelombang kedua Covid-19 akibat varian delta, sehingga perlu terdapat evaluasi menyeluruh terhadap program PEN.
Baca Juga
"Sebenarnya ada problem birokratif, terutama di sektor kesehatan yang menyebabkan realisasi anggaran lambat. Harusnya pemerintah bisa belajar karena situasi pandemi sudah lewat gelombang kedua, saat itu bed occupancy ratio tidak mencukupi, realisasi anggaran tidak bisa jalan, dan masalahnya korban di gelombang kedua jauh lebih banyak," ujar Tauhid kepada Bisnis, belum lama ini.
Berkaca dari perkembangan data pemerintah, Tauhid tidak yakin realisasi anggaran PEN pada tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu. Dia pun menekankan perlu adanya perbaikan belanja PEN, salah satunya melalui realokasi anggaran.
"Harus ada realokasi, tambahan untuk perlinsos, terutama untuk kelompok yang paling bawah. Dari evaluasinya pun banyak [penyaluran] yang tidak tepat sasaran. Kalau tidak ada perbaikan, ini repot jika kita menghadapi gelombang ketiga," ujarnya.
Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan membiarkan dana PEN menganggur di suatu program yang kemungkinan tidak akan tereksekusi. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendorong realokasi anggaran untuk program-program lain.
"Kami mencoba selalu mengubah [alokasi anggaran] dengan masih di dalam kewenangan Undang-Undang 2/2020, tetapi tetap dilaporkan kepada DPR, baik di Banggar atau Komisi XI," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (9/11/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
