Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Survei IPO: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurni Syah menjelaskan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah meningkat. Ini Penjelasanya
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 05 Desember 2021  |  17:33 WIB
Survei IPO: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Meningkat
Pengunjung mengakses aplikasi pedulilindungi sebelum memasuki kawasan Mbloc Space, Jakarta, Selasa (31/8/2021). Pemerintah melakukan perpanjangan PPKM level 3 di DKI Jakarta hingga 6 September 2021 dengan memberikan kelonggaran bagi restoran dan pusat perbelanjaan maksimum kapasitas 50 persen dari semula hanya 25 persen dan jam operasional hingga 21.00 WIB. ANTARA FOTO - Fauzan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) terbaru menunjukkan bahwa secara umum kinerja pemerintah pada bidang ekonomi dinilai paling baik di antara bidang lainnya, seperti bidang sosial atau hukum dan politik.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurni Syah menjelaskan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan pada 29 November sampai dengan 2 Desember 2021, terjadi peningkatan tingkat persepsi atau kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintah, jika dibandingkan dengan periode April dan Agustus.

Pada survei terbaru ini, tingkat kepuasan publik pada kinerja bidang ekonomi adalah sebesar 53 persen. Angka itu lebih tinggi dari tingkat kepuasan kinerja di bidang politik/hukum sebesar 39 persen, dan bidang sosial sebesar 48 persen.

"Ketika IPO melakukan survei dengan tema yang sama pada April dan Agustus, bidang ekonomi itu masih cukup rendah. Tetapi, [pada survei terbaru] tiba-tiba sudah pada posisi di atas 50 persen," kata Dedi pada webinar yang digelar Sabtu (4/12/2021).

Selain itu, perolehan persepsi kepuasan tertinggi berdasarkan kementerian koordinator diperoleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tingkat kepuasan adalah sebesar 39 persen, lebih tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebesar 36 persen, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar 27 persen, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar 33 persen.

Kendati demikian, tingkat ketidakpuasan publik terhadap Kemenko Perekonomian masih cukup tinggi yaitu sebesar 52 persen. Oleh sebab itu, Dedi menilai persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi tidak mendominasi kepuasan, akan tetapi tidak juga berada di posisi yang buruk.

"Persepsi publik terhadap kondisi ekonomi artinya secara kolektif, dari presiden, menteri-menteri, dan kepala daerah, itu tinggi. Ada 53 persen yang menilai kinerja bidang ekonomi baik," jelasnya.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum di bidang ekonomi juga tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dan wakil presiden. Pada Pada survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden adalah sebesar 51 persen, dan terhadap wakil presiden sebesar 31 persen.

Adapun, survei tersebut dilakukan dengan menentukan sejumlah desa untuk dijadikan sample. Setiap desa terpilih ditentukan secara acak dengan menggunakan random kish grid paper pada sejumlah 5 rukun tetangga (RT).

Pada setiap RT dipilih dua (2) keluarga (KK), dan setiap keluarga dipilih satu (1) responden (Rs) dengan pembagian lelaki untuk kuesioner ganjil, sedangkan perempuan untuk genap. Total responden lelaki dan perempuan setara pada pembagian 50:50 persen.

Pada tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak agar menghindari penentuan responden berdasarkan opini surveyor. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2.50 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat. Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional skala nasional dan berdasarkan data pada survei sebelumnya pada Maret 2020, Agustus 2020, April 2021, dan Agustus 2021.

Dengan teknik ini, setiap anggota populasi (responden) miliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden. Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample dan pengujian metode pra-research.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

survei kemenko perekonomian kemenko maritim dan sumber daya
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top