Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Sertifikat Nirina Zubir, Begini Komitmen Kementerian ATR

Peran dari Kementerian ATR/BPN dalam kasus ini ialah dengan memeriksa, apakah prosedur sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 28 November 2021  |  01:04 WIB
Artis Nirina Zubir memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus mafia tanah yang menimpa dirinya dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (18/11/2021). - Antara
Artis Nirina Zubir memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus mafia tanah yang menimpa dirinya dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (18/11/2021). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berkomitmen dalam penyelesaian permasalahan sertifikat Nirina Zubir agar tidak kehilangan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra mengatakan Kementerian ATR/BPN sangat perhatian dan peduli dalam mendukung upaya dari korban yang dalam hal ini Nirina Zubir agar tidak kehilangan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Perhatian Kementerian ATR/BPN bukan hanya kepada kasus ini saja, tetapi juga kepada seluruh warga negara Indonesia," ujarnya seperti dikutip dari laman Kementerian ATR, Sabtu (27/11/2021).

Peran dari Kementerian ATR/BPN dalam kasus ini ialah dengan memeriksa, apakah prosedur sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Namun, jika memang nanti terbukti ada pemalsuan dokumen yang menjadi dasar permohonan hak atas tanah termasuk peralihan maka Kementerian ATR/BPN wajib membatalkan sertifikat yang keliru tersebut dengan catatan kesalahan administrasi.

"Memang saat ini kasus tersebut sudah masuk ke dalam proses hukum pidana sehingga kami harus menunggu terlebih dahulu. Jika ada cacat hukum di dalamnya maka akan menjadi kewajiban Kementerian ATR/BPN dengan menyediakan kepastian hukum, serta melindungi harta dari warga negara Indonesia," tuturnya.

Surya menuturkan jika telah dilakukan investigasi atau kronologi, apakah ada keterlibatan dari Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI sehingga segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan mafia tanah akan dengan cepat terselesaikan.

"Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi tersebut bisa lebih cepat dan sudah sepatutnya dibereskan dengan segera karena memang ini sangat meresahkan kita semua, khususnya untuk Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN secara internal juga harus mengevaluasi diri, apakah memang ada kesalahan prosedur yang kita lakukan dalam proses peralihan hak dan apa yang bisa kita perbaiki dengan segera," ucapnya.

Untuk diketahui, kasus ini terungkap pada November 2020, saat keluarga Nirina mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat. Barulah Nirina dan keluarganya mengetahui bahwa enam sertifikat tanah keluarga Nirina Zubir telah balik nama, atas nama Asisten Rumah Tangga (ART). Kini, Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus mafia tanah yang merugikan keluarga pesohor Nirina Zubir senilai Rp17 miliar, yang melibatkan ART.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sertifikat tanah badan pertanahan nasional mafia tanah Nirina Zubir
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top