Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom menilai kebijakan pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) atau safeguard pada pakaian dan aksesori berisiko menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian Indonesia.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi Fithra Faisal mengatakan pengenaan safeguard sejatinya mulai ditinggalkan banyak negara. Negara-negara di dunia cenderung menerapkan kebijakan di zona abu-abu untuk melindungi industri dalam negeri.
“Safeguard juga berisiko menimbulkan retaliasi dari negara yang produknya menjadi sasaran. Dalam kasus ini China terutama, padahal mereka mitra dagang yang penting bagi Indonesia. Selama ini penentuan tarif bersifat unilateral jadi ada risiko balasan dan ini perlu dipertimbangkan ongkosnya,” kata Fithra, Jumat (19/11/2021).
Dalam hal kebijakan disusun untuk menekan defisit, Fithra mengatakan bahwa safeguard pada pakaian dan aksesori tidaklah tepat. Barang konsumsi, kata dia, hanya menyumbang kurang dari 10 persen dari total impor.
Dia mengatakan dampak tarif tambahan ini juga cenderung negatif bagi perekonomian, terutama bagi sektor ritel yang juga memasarkan produk impor.
“Industri produsen pakaian jadi mungkin bisa naik aktivitasnya. Namun bagaimana dengan ritel?” katanya.
Baca Juga
Harga pakaian jadi dan aksesori yang naik dengan pengenaan safeguard ini juga berisiko mengganggu proses pemulihan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga menjadi salah satu kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi.
Fithra memberi ilustrasi soal pengenaan pajak penghasilan (PPh) 22 Impor sebesar 8,5 persen. Dia mengatakan kebijakan tersebut bisa mengurangi potensi konsumsi sebesar Rp40 triliun sampai Rp80 triliun.
“Saya rasa kebijakan BMTP ini punya dampak serupa karena menyasar barang konsumsi. Dampaknya akan mengurangi konsumsi dan akhirnya berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi juga,” tambah Fithra.
Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag Kasan enggan memberikan keterangan mengenai dampak lanjutan dari pengenaan safeguard terhadap perdagangan pakaian dan aksesori di dalam negeri dan daya beli konsumen.
“Mohon maaf saya tidak bisa memberi respons karena hal-hal tersebut sudah menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan pengenaan BMTP oleh pemerintah,” kata Kasan.
