Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berharap adanya integrasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV menjadi holding Pelindo dapat meningkatkan efisiensi logistik di pelabuhan.
Menurut Ketua Forum Transportasi Laut MTI Leny Maryouri, biaya logistik angkutan laut saat ini masih sangat mahal. Terutama karena banyaknya tumpang tindih biaya-biaya di pelabuhan.
"Harapannya adalah adanya Holding Pelindo dapat menciptakan standar layanan, efisiensi operasional managemen, dan penetapan teknologi layanan sehingga lebih murah biaya-biaya yang ada," katanya kepada Bisnis, Selasa (16/11/2021).
Meski begitu, Leny menyayangkan saat ini integrasi Pelindo hanya terkesan sekedar melegalkan biaya-biaya yang tumpang tindih tapi belum menjamin hilangnya biaya-biaya ilegal tersebut.
"Masih banyak yang harus diperbaiki untuk menciptakan angkutan logistik laut yang murah dan efisien," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengkaji bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor, salah satunya di kawasan pelabuhan.
Baca Juga
Pada periode 2021-2022, Stranas PK mendapati bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih.
Selain itu, banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dan diperburuk dengan koordinasi yang tidak berjalan sehingga berujung pada inefisiensi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selaku anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi Firli bahuri menjelaskan stakeholders pelabuhan laut mengeluhkan banyaknya praktik suap karena pelayanan yang tidak berbasis sistem informasi teknologi.
Kemudian sistem yang masih manual pada beberapa titik atau tidak menggunakan sistem aplikasi Inaportnet dalam pemberian layanan juga menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti mengenai mafia pelabuhan yang dinilai bisa menghambat kegiatan ekonomi dan efisiensi layanan logistik nasional.
Luhut berharap KPK dan Kepolisian segera bertindak untuk mengusut hal-hal tersebut. Menurutnya, birokrasi di pelabuhan harus dibenahi agar tidak ada lagi mafia-mafia yang menghambat kegiatan ekonomi di pelabuhan.
