Bisnis.com,JAKARTA- Pengamat menilai adanya kontradiksi dalam politik anggaran pemerintah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Anggaran Roy Salam mengatakan bahwa di satu sisi pemerintah ingin kualitas belanja negara meningkat, di mana penggunaan uang rakyat itu diprioritaskan untuk sektor-sektor yang memang dibutuhkan rakyat, sehingga memang perlu dilakukan efisiensi.
“Sektor-sektor yang untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, tentu ekonomi gitu ya. Karena itu sektor-sektor yang memang menjadi jantung. Termasuk juga merespons situasi global bagaimana mengembangkan atau mendanai sektor-sektor berkelanjutan,” ujarnya dalam program Broadcast, di kanal Youtube Bisniscom, dikutip Sabtu (9/8/2025).
Akan tetapi, lanjutnya, di sisi lain kehendak politik berkata lain. Kabinet pemerintahan justru gemuk. Menurut Roy, kalau struktur birokrasi yang makin besar, otomatis belanja proyeksi makin besar.
Setelah roda kabinet berjalan, kini tidak sedikit kementerian yang mengajukan penambahan anggaran baik di APBN tahun depan maupun pada APBN tahun berjalan. Roy Salam mengaku heran, kementerian koordinator juga ikut-ikutan meminta tambahan anggaran.
“Padahal, semestinya yang meminta tambahan anggaran adalah kementerian teknis yang memiliki program langsung berkenaan dengan masyarakat,” kata dia.
Baca Juga
Dalam obrolan itu, Roy juga menyinggung soal defisit anggaran yang sepertinya bakal makin diperlebar, meski masih tetap berada di bawah garis 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dalam APBN 2025, defisit berada di kisaran 2,5%, namun sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR mengenai defisit yang diperlebar hingga 2,7%.
Dia menilai, dengan memperlebar ukuran defisit tentu secara otomatis utang pemerintah akan naik, lantaran sumber penerimaan melalui sektor pajak juga tidak menggembirakan, apalagi setelah pemerintah membatalkan rencana tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.
“Ketika saya belanja jumlahnya besar, lalu pendapatan stagnan, otomatis ya defisit. Pemerintah mesti mencari sumber pembiayaan lain, di luar pajak,” ucapnya.
Karena itulah, Roy menilai politik anggaran pemerintah sangat kontradiktif dan dia menyesalkan bahwa para wakil rakyat tidak serius melakukan pengawasan. Dalam rapat dengan pemerintah, memang ada beberapa wakil rakyat yang bersuara kritis, namun pada akhirnya juga menyetujui kebijakan pemerintah.
Karena DPR tidak bisa diharapkan, menurut Roy, masyarakat umum perlu mengawasi politik penganggaran pemerintah dalam bentuk APBN, karena hal itu merupakan persoalan fundamental bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
“Ada pesan kepada Presiden bahwa bagaimana memastikan setiap rupiah itu sampai ke rakyat. Anda memperlebar APBN, silakan. Tapi buka ruang transparansi kepada publik,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah perlu dan bahkan wajib memberikan informasi yang detail terhadap program-program beserta anggaran. Kalau tidak transparan, maka akan menggerus kepercayaan rakyat.
