Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Apersi Bangun 103.000 Unit Rumah untuk KPR Bersubsidi

Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun 103.000 unit rumah untuk KPR bersubsidi.
Anak-anak bersepeda melintas di depan rumah kompleks perumahan bersubsidi di Desa Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Aceh./Antara/Irwansyah Putra
Anak-anak bersepeda melintas di depan rumah kompleks perumahan bersubsidi di Desa Lam Ujong, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Aceh./Antara/Irwansyah Putra

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun 103.000 unit rumah untuk KPR bersubsidi.

Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP Apersi, mengatakan bahwa realisasi akad KPR bersubsidi dari pengembang anggota Apersi dari pada Januari–10 November 2021 telah mencapai 103.000 unit.

Adapun, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP dari Januari hingga akhir Oktober 2021 sebanyak 178.128 unit dengan nilai Rp19,57 triliun.

“Ini sebesar 60 persen dari total realisasi KPR PPDPP. Lebih dari separuh rumah yang support itu Apersi,” ujarnya dalam sambutan acara HUT ke-23 Apersi, Rabu (10/11/2021).

Beberapa proyek rumah KPR bersubsidi yang dibangun oleh anggota Apersi, yakni Logam Bangun Setia 2 kabupaten Bekasi sebanyak 1.098 unit, Pesona Kahuripan 4 Kabupaten Bogor 803 unit, Serasi Indah Kabupaten Karawang 509 unit, dan Mutiara Sampurna Kabupaten Bekasi 380 unit.

Junaidi menuturkan, pembangunan rumah bersubsidi tersebut sebagian besar dilakukan di Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, kondisi perumahan dan permasalahan pembangunan rumah tapak di Indonesia bisa tecermin di Provinsi Jawa Barat.

“Untuk melihat kondisi perumahan di Indonesia seperti apa, ya indikatornya di Jawa Barat. Banyak permasalahan pelik perumahan di Jawa Barat, sehingga kalau masalah rumah di Jawa Barat ini selesai, maka pembangunan perumahan di Indonesia akan mulus-mulus saja,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pengalihan dana program bantuan subsidi dengan skema FLPP PPDPP ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tak menghambat masyarakat dalam memiliki rumah, khususnya untuk rumah subsidi.

“Kami berharap di Januari 2022 pengalihan ini selesai, dan bisa dilaksanakan FLPP oleh BP Tapera,” ucapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper