Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaraan kartu prakerja dinilai sesuai dengan program perlindungan sosial yang ideal versi Bank Dunia, terutama dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Pasalnya, program ini telah mencakup bantuan tambahan selain dana, seperti pelatihan dan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari dalam gelaran 19th Economix International Dialogue.
Acara yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tema A Rising Promise: Social Protection in Southeast Asia, turut mengundang Managing Director of Development Policy and Partnerships Bank Dunia Mari Elka Pangestu sebagai pembicara.
Mantan menteri perdagangan tersebut membahas perlindungan sosial berupa cash plus sangat diperlukan oleh negara berkembang yang terdampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, cash plus dalam perlindungan artinya terdapat tambahan manfaat dari program perlindungan sosial selain bantuan dana tunai, yakni dapat berupa pendidikan, pelatihan, maupun kesehatan.
Baca Juga
“Program perlindungan sosial sebaiknya juga membangun modal manusia dengan memberikan pelatihan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Program juga harus bisa beradaptasi dan lincah, termasuk terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan,” ujar Mari, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (9/11/2021).
dia menambahkan model perlindungan sosial yang ideal selain memberikan bantuan keuangan juga harus memiliki elemen pengembangan modal manusia dan bersifat inklusif. Artinya, program perlindungan sosial cash plus harus dapat menjangkau sektor informal, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengklaim bahwa poin-poin dari pemaparan Mari Elka sudah ada dalam Program Kartu Prakerja. Hal tersebut sudah diimplementasikan sejak 11 April 2020 dengan jumlah peserta mencapai 11,4 juta orang saat ini.
Denni pun menilai bahwa Kartu Prakerja juga menjadi pionir program government to person (G2P) di Indonesia yang melibatkan layanan teknologi finansial (fintech) dengan bank. Hal tersebut menurutnya membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terlihat dari 27 persen peserta yang sebelumnya tidak memiliki rekening tabungan maupun e-wallet kini memilikinya.
“Program Kartu Prakerja juga terbukti inklusif, menjangkau peserta perempuan, penyandang disabilitas, mantan/calon pekerja migran Indonesia, lulusan sekolah dasar [SD] ke bawah, dan orang-orang dari daerah tertinggal,” ujar Denni.
